Asap tebal kembali mengepung langit Kalimantan. Ketua DPR RI Puan Maharani turun tangan mendesak pemerintah agar tidak hanya sibuk memadamkan api, tapi juga memprioritaskan keselamatan jutaan warga yang menghirup udara beracun setiap detiknya.
Bagi Puan, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat harus memiliki bobot yang sama dengan upaya pemadaman di lapangan. Jangan sampai fokus yang terbelah justru mengabaikan kelompok yang paling rentan terdampak. Apalagi, ancaman polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berada di depan mata.
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan gambaran betapa gawatnya situasi di lapangan. Kalimantan Tengah kini menjadi wilayah dengan sebaran titik panas atau hotspot tertinggi, yakni mencapai 767 titik.
Disusul oleh Kalimantan Barat dengan 560 titik api yang masih terus dipantau. Sementara itu, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, tercatat ada masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara dengan tiga titik panas.
Langkah Darurat yang Mendesak
Puan menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah berani dengan menetapkan status darurat jika angka polusi memang sudah melampaui ambang batas aman. Instruksi untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pun harus ditegakkan dengan tegas, bukan sekadar imbauan di atas kertas. Warga tidak bisa dibiarkan begitu saja menghirup partikel berbahaya di udara tanpa ada intervensi berarti.
“Tempat penampungan harus sudah siap kalau kondisi di lapangan sudah masuk kategori bahaya bagi warga,” tegas Puan, Jumat (21/8). Kesiapan infrastruktur seperti rumah singgah ini menjadi krusial untuk mengevakuasi warga dari paparan asap yang makin hari makin pekat.
Selain soal tempat berlindung, politikus PDI Perjuangan ini menyoroti pelayanan kesehatan. Puan meminta pemerintah daerah untuk segera membuka layanan medis tambahan. Fokusnya jelas: kelompok rentan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan harus mendapatkan prioritas utama dalam akses pengobatan dan pengecekan kesehatan berkala.
Distribusi Masker dan Skema Sekolah
Di tengah kepungan kabut asap, stok masker yang memadai menjadi barang wajib bagi warga. Puan mewanti-wanti agar distribusi masker tidak macet di birokrasi. Ia ingin masker berkualitas segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan, terutama mereka yang harus tetap beraktivitas di luar rumah demi mencari nafkah.
Sektor pendidikan pun tidak luput dari perhatiannya. Puan mendorong pemerintah agar memiliki skenario yang matang terkait keberlangsungan sekolah. Jika indeks kualitas udara terus memburuk dan sudah membahayakan pernapasan siswa, maka opsi untuk meliburkan sekolah atau beralih kembali ke pembelajaran jarak jauh harus segera dieksekusi.
“Kegiatan fisik di luar kelas, seperti olahraga atau upacara bendera, harus dihentikan dulu. Jangan sampai anak-anak kita dipaksa menghirup udara tidak sehat saat sedang di sekolah,” ujarnya.
Apa yang didorong Puan ini sebenarnya adalah alarm agar penanganan karhutla tidak lagi bersifat parsial. Kebakaran hutan di Kalimantan bukan sekadar masalah hilangnya tutupan lahan atau ancaman bagi ekosistem flora dan fauna. Ini adalah ancaman nyata bagi kesehatan jutaan penduduk yang saat ini terpaksa berdamai dengan kualitas udara buruk.
Respons yang lambat akan memicu beban ganda bagi sistem kesehatan daerah. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menerjemahkan instruksi tersebut menjadi tindakan nyata di tingkat tapak. Semua mata kini tertuju pada efektivitas koordinasi pemerintah dalam meredam api sekaligus memastikan warga tetap bernapas lega di tengah kepungan asap.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.