JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil tindakan luar biasa (extraordinary) dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan yang dampaknya sudah merambah ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
Desakan ini disampaikan menyusul indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai angka 487 pada 19 Agustus 2026—masuk kategori berbahaya. Kabut asap pekat memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Jarak pandang di sejumlah wilayah pun turun drastis hingga 1,4 kilometer.
“Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis (22/8).
Ia membandingkan situasi kini dengan tragedi lingkungan 1997-1998 ketika Indonesia dilanda El Nino serupa yang memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan—menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. “Peristiwa itu tidak boleh berulang sekarang ini,” tegasnya.
Hotspot Tersebar di Seluruh Kalimantan
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026 menunjukkan total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah mencatat 767 titik—jumlah tertinggi—disusul Kalimantan Barat dengan 441 titik, lalu Kalimantan Selatan (34 titik) dan Kalimantan Utara (17 titik).
Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi episentrum kebakaran. Di sana, karhutla telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas. Dua kecamatan terparah adalah Arut Selatan (98 kejadian, 180,475 hektare) dan Kumai (63 kejadian, 584,41 hektare). Status tanggap darurat di Kobar diperpanjang hingga 4 September 2026.
Pembelajaran dari Sejarah
Data MapBiomas Fire menunjukkan pola historis yang mengkhawatirkan. Puncak kebakaran pada periode 2014, 2015, dan 2019 terjadi antara September hingga November, dengan Oktober sebagai bulan paling kritis (sekitar 61 persen dari total). “Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total,” kata Alex.
Ia menekankan evaluasi kebijakan karhutla harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Sistem peringatan dini berbasis satelit perlu ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat juga krusial—program Desa Peduli Api dan pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar harus diperluas.
Legislator lain dari Komisi IV, Hanan A. Razak, juga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang terintegrasi. Ia meminta pelibatan aktif Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, serta perusahaan dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
“Data wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak perlu dihimpun terpadu agar respons pemerintah lebih cepat,” ujar Hanan dalam pernyataan tertulis, Kamis (20/8).
Alex Indra Lukman menegaskan mitigasi karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang fokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan berkelanjutan. Penanganan karhutla ini harus menjadi prioritas nasional mengingat risiko eskalasi yang terus meningkat seiring intensifikasi musim kemarau akibat El Nino.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.