JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis (19/11) bukan pembicaraan politik. Agenda mereka hanya koordinasi soal rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan UU TNI.
Pernyataan itu membantah spekulasi bahwa pertemuan tersebut membahas bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco menegaskan tidak ada pembicaraan soal cawapres dalam pertemuan berdua itu.
“Enggak ada. Kami bahas itu aja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan,” kata Dasco saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Dasco, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk merevisi UU Pertahanan dan UU TNI. Koordinasi itu dilakukan karena DPR akan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Pertemuan dengan Pak Sjafrie, Menteri Pertahanan kemarin itu karena begini, kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas,” ujar Dasco.
Kolektif kolegial
Dasco menjelaskan, dirinya menerima koordinasi selaku pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi (Baleg). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga ikut menerima komunikasi dari Kemhan.
“Pak Sjafrie itu kemudian mengomunikasikan dan koordinasi baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi Badan Legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI,” jelasnya.
Dasco menyebut pertemuan itu sebagai komunikasi biasa antara DPR dan kementerian mitra kerja. Ia mengaku memang mengenal baik Sjafrie, sehingga pertemuan berlangsung santai.
“Saya juga kebetulan kan memang kenal baik dengan Pak Sjafrie, sehingga menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa aja menurut saya koordinasi biasa,” sambung Dasco.
Meski begitu, Dasco menegaskan dukungan DPR terhadap revisi UU Pertahanan belum menjadi keputusan resmi. Pimpinan DPR, kata dia, bekerja secara kolektif kolegial sehingga tidak bisa diputuskan sepihak.
“Kalau soal setuju enggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Namun, saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR Mbak Puan, maupun ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial,” terangnya.
Materi resmi belum masuk
Dasco menyatakan usulan revisi UU Pertahanan masih sebatas koordinasi awal. Materi resmi dari Kemhan belum diterima DPR, sehingga pembahasan substansi pasal belum bisa dilakukan.
“Ya saya belum bisa bicara substansi karena materinya yang resmi belum masuk,” tutup Dasco.
Revisi UU Pertahanan sendiri menjadi sorotan karena menyangkut aturan dasar pengelolaan pertahanan negara. DPR akan membahasnya melalui mekanisme legislasi begitu usulan resmi masuk, termasuk di Badan Legislasi dan Komisi I. Bagi publik, arah revisi ini menentukan seberapa besar kewenangan negara dalam mengatur pertahanan, mulai dari anggaran hingga keterlibatan institusi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah