JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tetap bertahan di luar pemerintahan. Tawaran untuk ikut duduk di kursi eksekutif, kata dia, sudah ia tolak dengan sopan.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026). Sikap itu, menurutnya, bukan langkah baru, melainkan sudah menjadi bagian dari ideologi dan garis politik PDIP.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberi orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”. Forumnya Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).
Alasan Megawati bertahan di luar
Megawati menautkan posisi politik itu ke Pancasila. Menurut dia, keyakinan untuk tidak masuk kabinet bersumber dari falsafah bangsa tersebut. Karena itu ia meminta generasi muda benar-benar memahami Pancasila, bukan sekadar menghafalnya.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” kata Megawati.
Dari situ, ia menyoroti kebiasaan pejabat dan warga yang menunggu perintah sebelum bersikap. Megawati menilai kondisi itu menggerus kemandirian berpikir. “Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujarnya. Ia menambahkan, “Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini.”
Megawati juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia lantas menyinggung soal penyadapan ilegal yang belakangan ini terjadi.
Dorong rakyat tidak takut bersuara
Dalam orasi itu, Megawati mendorong rakyat tidak takut menyampaikan pendapat. Kebebasan berbicara, katanya, dijamin konstitusi. Ia menilai tidak mungkin semua warga negara ditangkap hanya karena berbicara.
Pengalaman pribadinya jadi contoh. Megawati mengaku sudah dipanggil polisi tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurut dia, sikap yang ia ambil selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.
Ia lalu menyinggung posisinya sebagai anak proklamator. “Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” imbuh Megawati.
Pernyataan ini menegaskan arah PDIP sebagai partai oposisi untuk periode pemerintahan saat ini. Bagi pemilih dan kader partai, sikap di luar kabinet berarti jalur kontrol politik tetap dipertahankan alih-alih berbagi kursi menteri.
Penolakan itu juga membawa konsekuensi praktis di parlemen. Posisi di luar pemerintahan membuat PDIP leluasa mengkritik kebijakan tanpa terikat solidaritas kabinet, meski sekaligus jauh dari sumber daya eksekutif untuk menjalankan program.
Megawati tidak merinci kapan dan oleh siapa tawaran masuk pemerintahan itu disampaikan. Ia hanya menyampaikan jawabannya kepada hadirin wisuda STIPAN, institusi yang mencetak lulusan bidang pemerintahan.
Isi orasinya menyentuh dua hal sekaligus: sikap partai terhadap kekuasaan dan kondisi lembaga antikorupsi. Dua isu yang akan terus jadi sorotan publik sepanjang periode pemerintahan berjalan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah