JAKARTA — POPSI meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda service fee ekspor CPO saat El Nino menekan produktivitas kebun sawit. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia menilai biaya baru berisiko menambah tekanan pada pekebun yang juga menghadapi harga tandan buah segar (TBS) melemah.
Dampaknya bisa terasa pada pendapatan petani dari dua sisi: jumlah panen dan harga jual. POPSI memperkirakan produktivitas turun 10-15 persen di sejumlah wilayah, sementara harga TBS tercatat melemah di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Riau.
Service fee CPO dinilai menambah tekanan
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pekebun rakyat kini menghadapi penurunan produksi sekaligus harga. Kombinasi itu membuat ruang mereka untuk menanggung biaya tambahan semakin sempit.
“Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit,” kata Darto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Angka harga di beberapa daerah menunjukkan tekanan yang berbeda. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada pada kisaran Rp 2.650-Rp 3.400 per kg. Labuhanbatu Utara mencatat harga terendah, yakni Rp 2.650 per kg.
Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma untuk periode II November turun menjadi Rp 3.440,93 per kg dari Rp 3.484,85 per kg. Sementara itu, di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kebun berumur sembilan tahun turun menjadi Rp 3.719,99 per kg pada periode 11-17 November 2026.
Perubahan harga itu penting bagi pekebun karena pendapatan mereka bergantung pada hasil kebun dan nilai jual TBS. Bila produksi menyusut saat harga melemah, tambahan biaya dalam perdagangan sawit dapat memperberat tekanan ekonomi yang sudah mereka hadapi.
POPSI minta tarif dan penggunaan dana dibuka
Darto mengatakan penundaan akan memberi waktu sampai dampak El Nino mereda, produktivitas mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ekspor dapat berpengaruh pada kemampuan petani mempertahankan produksi.
“Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan,” ujarnya.
POPSI menilai penetapan service fee perlu melibatkan pemangku kepentingan dan tidak cukup menjadi keputusan internal DSI. Organisasi itu meminta perusahaan membuka dasar penghitungan tarif per ton, rincian biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawaban.
POPSI juga meminta kajian terbuka mengenai kemungkinan dampak biaya tersebut terhadap perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS yang diterima pekebun. Darto menegaskan, “Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak.”











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah