Jumat, 20 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Kursi Wapres Prabowo: Kenapa Partai Koalisi Pilih Diam?

Kursi Wapres Prabowo
Kursi Wapres Prabowo

JAKARTA — Tidak ada satu pun partai koalisi pemerintahan yang secara terbuka mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap menahan diri itu berlangsung di tengah perhatian publik terhadap posisi RI-2, padahal kursi wakil presiden adalah posisi strategis yang bisa memperbesar pengaruh politik sekaligus membuka peluang elektoral menjelang Pemilu 2029.

Fenomena ini menunjukkan pengisian kursi wapres bukan sekadar perebutan jabatan di antara partai pendukung pemerintah. Ada kalkulasi lebih besar: keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai, dan risiko politik yang harus ditanggung masing-masing kekuatan koalisi.

Prabowo pun setidaknya punya dua pilihan realistis. Pertama, memilih figur profesional dengan kapasitas teknokratis. Kedua, memberi kesempatan kepada kader Partai Gerindra yang punya kedekatan politik dan organisatoris dengan presiden. Keduanya punya kelebihan, tapi konsekuensinya berbeda bagi keberlanjutan pemerintahan.

Hitung untung figur profesional

Memilih figur profesional bisa menarik di tengah tantangan pemerintahan yang makin kompleks. Persoalan ekonomi, tekanan fiskal, investasi, hingga efektivitas program pembangunan menuntut sosok yang bukan cuma loyal, tapi juga mampu menyelesaikan persoalan.

Kalau tantangan utama pemerintah ada di sektor ekonomi, wapres dengan pengalaman dan kompetensi ekonomi bisa jadi nilai tambah. Begitu pula bila pemerintah ingin memperkuat agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, figur berlatar belakang hukum bisa memberi kontribusi strategis.

Satu keuntungan lain: figur profesional relatif tidak membawa beban kepentingan elektoral partai tertentu. Kehadirannya bisa memberi ruang bagi Prabowo untuk menjaga keseimbangan di antara partai pendukung.

Tapi profesionalitas saja tidak cukup. Wakil presiden tetap butuh kemampuan komunikasi politik, membangun koordinasi, dan mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan di pemerintahan. Kebijakan publik tidak hanya menuntut keahlian, tetapi juga kemampuan membangun dukungan politik.

Dominasi Gerindra jadi taruhan

Kader Gerindra punya keunggulan dalam hal konsolidasi. Sebagai partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra punya kedekatan organisatoris dan pengalaman politik yang relatif lebih kuat dalam memahami karakter kepemimpinan presiden. Wapres dari internal Gerindra berpotensi mempermudah koordinasi dan penyelarasan agenda pemerintahan.

Konsekuensinya juga jelas. Jika kader Gerindra menduduki kursi wapres, dominasi partai itu dalam pemerintahan berpotensi makin besar. Pertanyaannya, apakah penguatan Gerindra akan membuat partai koalisi makin solid atau justru merasa hanya jadi pelengkap?

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →