Jumat, 20 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Kursi Wapres Prabowo: Kenapa Partai Koalisi Pilih Diam?

Kursi Wapres Prabowo
Kursi Wapres Prabowo

JAKARTA — Tidak ada satu pun partai koalisi pemerintahan yang secara terbuka mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap menahan diri itu berlangsung di tengah perhatian publik terhadap posisi RI-2, padahal kursi wakil presiden adalah posisi strategis yang bisa memperbesar pengaruh politik sekaligus membuka peluang elektoral menjelang Pemilu 2029.

Fenomena ini menunjukkan pengisian kursi wapres bukan sekadar perebutan jabatan di antara partai pendukung pemerintah. Ada kalkulasi lebih besar: keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai, dan risiko politik yang harus ditanggung masing-masing kekuatan koalisi.

Prabowo pun setidaknya punya dua pilihan realistis. Pertama, memilih figur profesional dengan kapasitas teknokratis. Kedua, memberi kesempatan kepada kader Partai Gerindra yang punya kedekatan politik dan organisatoris dengan presiden. Keduanya punya kelebihan, tapi konsekuensinya berbeda bagi keberlanjutan pemerintahan.

Hitung untung figur profesional

Memilih figur profesional bisa menarik di tengah tantangan pemerintahan yang makin kompleks. Persoalan ekonomi, tekanan fiskal, investasi, hingga efektivitas program pembangunan menuntut sosok yang bukan cuma loyal, tapi juga mampu menyelesaikan persoalan.

Kalau tantangan utama pemerintah ada di sektor ekonomi, wapres dengan pengalaman dan kompetensi ekonomi bisa jadi nilai tambah. Begitu pula bila pemerintah ingin memperkuat agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, figur berlatar belakang hukum bisa memberi kontribusi strategis.

Satu keuntungan lain: figur profesional relatif tidak membawa beban kepentingan elektoral partai tertentu. Kehadirannya bisa memberi ruang bagi Prabowo untuk menjaga keseimbangan di antara partai pendukung.

Tapi profesionalitas saja tidak cukup. Wakil presiden tetap butuh kemampuan komunikasi politik, membangun koordinasi, dan mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan di pemerintahan. Kebijakan publik tidak hanya menuntut keahlian, tetapi juga kemampuan membangun dukungan politik.

Dominasi Gerindra jadi taruhan

Kader Gerindra punya keunggulan dalam hal konsolidasi. Sebagai partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra punya kedekatan organisatoris dan pengalaman politik yang relatif lebih kuat dalam memahami karakter kepemimpinan presiden. Wapres dari internal Gerindra berpotensi mempermudah koordinasi dan penyelarasan agenda pemerintahan.

Konsekuensinya juga jelas. Jika kader Gerindra menduduki kursi wapres, dominasi partai itu dalam pemerintahan berpotensi makin besar. Pertanyaannya, apakah penguatan Gerindra akan membuat partai koalisi makin solid atau justru merasa hanya jadi pelengkap?

Di titik ini Prabowo harus berhitung. Memperkuat partai sendiri memang mempermudah konsolidasi internal, tetapi jangan sampai mengurangi ruang politik partai pendukung lainnya.

Baca sikap diam lewat teori Strøm

Sikap partai koalisi yang tidak mengajukan nama bisa dibaca lewat teori Office-Seeking dan Policy-Seeking Parties yang dikembangkan Kaare Strøm (1990). Secara sederhana, teori ini menjelaskan partai politik tidak selalu menjadikan jabatan pemerintahan sebagai tujuan utama.

Ada partai yang berorientasi memperoleh posisi dan kekuasaan (office-seeking), ada pula yang lebih mengutamakan pengaruh terhadap kebijakan publik (policy-seeking).

Dalam praktiknya, kedua kepentingan itu bisa berjalan bersamaan. Partai tentu menginginkan posisi strategis, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah jabatan tersebut benar-benar menguntungkan bagi kepentingan politik jangka panjang.

Dengan perspektif itu, sikap diam partai koalisi setidaknya bisa dibaca dari tiga kemungkinan. Pertama, mereka tidak ingin terlihat terlalu agresif memperebutkan kursi wapres. Mengusulkan kader sendiri berpotensi menimbulkan kesan sedang membangun posisi tawar untuk Pilpres 2029, padahal menjaga hubungan baik dengan Prabowo masih jadi kepentingan strategis.

Kedua, partai cenderung menunggu keputusan presiden. Dengan tidak mengajukan nama secara terbuka, mereka tetap punya peluang dipertimbangkan tanpa harus menanggung risiko politik bila kandidatnya tidak mendapat respons positif.

Ketiga, partai mulai menghitung risiko elektoral menjelang 2029. Menjadi bagian dari pemerintahan tidak selalu menguntungkan. Ketika kinerja pemerintah membaik, partai paling dominan berpotensi menikmati keuntungan elektoral lebih besar. Sebaliknya, ketika pemerintah menghadapi persoalan, seluruh partai pendukung bisa ikut terkena dampaknya.

Kursi yang dilematis

Agenda Pemilu 2029 yang makin dekat menambah tekanan. Setiap partai perlu mulai memperkuat organisasi, menjaga basis pemilih, dan menyiapkan strategi elektoral masing-masing. Dalam situasi begitu, kursi wapres justru bisa menjadi posisi dilematis.

Partai yang kadernya terpilih akan memikul tanggung jawab politik lebih besar terhadap kinerja pemerintahan. Ruang untuk mengambil jarak dari kebijakan yang tidak populer pun makin sempit. Tidak semua peluang kekuasaan harus diambil. Dalam politik koalisi, terkadang menjaga ruang manuver lebih menguntungkan daripada mendapatkan jabatan yang konsekuensi politiknya harus ditanggung bersama.

Gambaran mudahnya seperti tim sepak bola. Semua pemain berada dalam satu tim dengan tujuan memenangkan pertandingan, tetapi masing-masing juga punya kepentingan mempertahankan posisi dan masa depannya.

Tidak semua pemain harus menjadi kapten. Sebab, menjadi kapten membawa beban dan sorotan yang belum tentu sepadan dengan keuntungan elektoral yang didapat partai koalisi.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →