Jumat, 20 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

DPD RI Usul Jumlah Wapres Jadi 3, Berkantor di Papua hingga Sumatera

DPD RI Usul Jumlah Wapres Jadi 3, Berkantor di Papua hingga Sumatera
DPD RI Usul Jumlah Wapres Jadi 3, Berkantor di Papua hingga Sumatera

JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan jumlah Wakil Presiden RI ke depan lebih dari satu, maksimal tiga orang. Usulan itu muncul saat pemerintah tengah mencari sosok wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sultan, tiga wapres nantinya bisa berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan begitu, kata dia, kebutuhan tiap wilayah bisa ditangani langsung tanpa harus menunggu Jakarta.

Dia menilai desain kepemimpinan nasional mesti memperhitungkan kewilayahan dan keadilan politik. Indonesia, kata Sultan, negara kepulauan yang luas dan kompleks dari sisi sosiologis.

“Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Usulan itu disampaikan Sultan usai ditanya wartawan soal harapan DPD RI terhadap calon wapres pengganti Gibran. Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan nama tersebut ke MPR RI. Sultan menyampaikan hal itu di acara detikcom Awards 2026 di Westin Hotel Jakarta.

Bukan usulan baru

Sultan mengakui gagasan tiga wapres bukan barang baru. DPD RI sudah pernah mengusulkannya. Namun menurut dia, wacana itu tetap relevan sekarang karena bangsa sedang mencari sosok wapres baru.

“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru,” tegas Sultan.

Alasannya, agenda dan tugas presiden sudah sangat banyak. Sultan menilai presiden perlu dibantu beberapa wapres yang punya visi dan mampu mengawal program pemerintah.

Bagi DPD RI, tambahan wapres bukan sekadar soal jumlah kursi. Dia menyebut para wapres nantinya juga bertugas memahami kebutuhan masyarakat daerah dan mengawasi kinerja kepala daerah di wilayah masing-masing.

“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala faerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.

Dorongan pembangunan daerah

Usulan ini muncul di tengah pembangunan daerah yang masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Banyak daerah di luar Jawa merasa program pusat lambat sampai ke mereka.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →