JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan agar dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto diberi waktu memaparkan gagasan di rapat paripurna MPR RI. Rapat paripurna untuk memilih dua wapres itu dijadwalkan berlangsung Rabu, 25 November 2026.
Usulan ini muncul empat hari sebelum pemilihan. Menurut Hinca, pemaparan gagasan memberi anggota MPR dan masyarakat gambaran soal pandangan masing-masing calon sebelum menentukan pilihan.
“Paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Hinca menegaskan pemaparan itu tak harus berbentuk debat antarkandidat. Ia mencontohkan proses uji kelayakan calon hakim agung di Komisi III DPR, yang membuat kandidat menyiapkan materi lalu mempresentasikannya.
“Contoh, calon-calon hakim agung saja kalau di Komisi III, dia bikin materi, kan? Dan dia sampaikan, dia presentasikan. Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik,” ujarnya.
Debat tetap terbuka bila memungkinkan
Anggota Komisi III DPR RI itu tidak menutup kemungkinan kedua calon berdebat atau bertukar pikiran di forum yang sama. Bila bisa dilakukan, ia menilai debat justru menambah kaya ruang demokrasi.
“Kalau misalnya bisa berdebat, bagus juga kalau seandainya tukar pikiran itu terjadi. Jadi betul-betul terisi dan ruang demokrasi kita kaya akan pikiran-pikiran itu,” kata Hinca.
Yang terpenting baginya, setiap calon punya ruang menjelaskan gagasan secara terbuka di hadapan anggota MPR. Ia menyerahkan penilaian sosok dan pemikiran kedua calon kepada masyarakat.
“Biarlah masyarakat nanti yang menimbangnya, tapi yang memilih tetap semua anggota MPR,” ucapnya.
Hinca berharap mekanisme itu membuat pengisian jabatan Wakil Presiden RI tidak sekadar berjalan sebagai prosedur. Masyarakat, katanya, perlu tahu gagasan masing-masing calon sebelum anggota MPR memilih.
Mekanisme pemilihan disiapkan panitia ad hoc
Mekanisme pemilihan akan disusun Panitia Ad Hoc MPR. Penyusunannya mengacu pada ketentuan konstitusi, Undang-Undang MD3, serta tata tertib MPR.
Artinya, keputusan soal ada atau tidaknya pemaparan gagasan bergantung pada panitia ad hoc. Usulan Hinca menyentuh langsung cara MPR memilih dua orang yang akan mendampingi Prabowo.
Bagi publik, hal ini menentukan seberapa jauh mereka bisa menilai kaliber calon wapres. Sebab pemilih resminya tetap anggota MPR, bukan suara rakyat langsung.
Selama ini proses pengisian jabatan wapres di MPR lebih banyak dinilai sebagai langkah formal. Usulan pemberian waktu pemaparan gagasan mencoba memberi ruang penilaian yang lebih terbuka.
Jika panitia ad hoc mengakomodasi, dua calon wapres akan tampil di forum paripurna pada 25 November. Anggota MPR dan masyarakat bisa mendengar langsung arah pemikiran mereka sebelum pemungutan suara.
Hinca sendiri menempatkan usulan itu sebagai upaya memperkaya ruang demokrasi, bukan menggugat mekanisme pemilihan. Ia hanya ingin prosesnya tidak berhenti pada tahap prosedural.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah