DPR Kawal Percepatan Penanganan Korban Gempa 7,7 NTT

RUTENG — Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI turun langsung ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, untuk memastikan penanganan korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 berjalan cepat dan terkoordinasi. Delegasi parlemen ini meminta laporan komprehensif soal kondisi terkini, langkah tanggap darurat, dan kebutuhan paling mendesak dari masyarakat terdampak.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan bahwa peninjauan lapangan bukan sekadar formalitas. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan,” katanya.

Koordinasi antarpemerintah dan lembaga tidak boleh tunda. Cucun menegaskan bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, DPR akan membawa masukan dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait untuk menentukan langkah prioritas yang perlu dikoordinasikan segera.

Fokus pada Korban dan Dukungan Lintas Kementerian

DPR meminta kepastian mengenai penanganan korban dan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, serta kementerian dan lembaga terkait. Masa tanggap darurat adalah periode kritis — kebutuhan bantuan medis, pangan, tempat tinggal darurat, dan air bersih harus terpenuhi dalam hitungan hari pertama.

Peninjauan dibuka oleh delegasi tingkat tinggi. Selain Cucun, hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Kepala BNPB Suharyanto dan Bupati Manggarai. Sejumlah menteri dan pemimpin BUMN — PLN, Pertamina, dan Telkom — ikut berkoordinasi secara daring untuk memobilisasi sumber daya dengan cepat.

Dampak Gempa Meluas Ke Berbagai Kabupaten

Cucun menyoroti bahwa dampak gempa tidak terbatas pada Kabupaten Manggarai saja. Kabupaten-kabupaten lain di NTT juga terdampak, sehingga DPR juga meminta laporan dan masukan mengenai kondisi serta kebutuhan daerah-daerah sekitarnya. Pendekatan menyeluruh ini memastikan tidak ada wilayah yang terlewatkan dalam skala prioritas penanganan.

“Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini,” ujarnya.

Komitmen DPR Terus Hadir untuk Rakyat

Meskipun bencana terjadi menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, DPR berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak mendapat perhatian serius. Cucun menutup kunjungannya dengan janji tegas: “Tetap kita akan hadir untuk rakyat, untuk masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini.”

Langkah DPR ini menunjukkan bahwa pengawasan dan dukungan legislatif terhadap penanganan bencana alam bukan hanya tanggung jawab eksekutif semata. Koordinasi cepat lintas institusi dalam 24–48 jam pertama akan sangat menentukan efektivitas bantuan dan meminimalkan jatuh korban lebih lanjut.