PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Lurah Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang menjadi sasaran demonstrasi warganya pada Selasa (15/10/2024).
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh dugaan ketidaknetralan sang lurah yang terlihat dari postingannya di media sosial yang mendukung pasangan calon tunggal Molen-Hakim dalam pemilihan wali kota (Pilwako) Pangkalpinang pada 27 November mendatang.
Dalam postingan tersebut, Lurah Opas Indah, Juni menulis, “Bang Molen, sosok figur yang mampu membawa perubahan kota Pangkalpinang dan memperhatikan kesejahteraan pegawai, terutama di kelurahan.”
Oleh karena itulah puluhan warga membawa berbagai poster dengan tulisan seperti “Usir lurah dari Opas”, “Pak lurah, jangan jadi penjilat”, dan “Pak lurah, jangan kotori kampung kami dengan sikap aloimu”.
Tok Gun, salah satu warga dalam orasinya mengingatkan bahwa seharusnya lurah bersikap netral dan tidak memihak calon mana pun.
“Netralitas adalah harga mati bagi ASN. Sikap lurah yang tidak mencerminkan kepemimpinan dapat merugikan kariernya,” katanya.
Defa, seorang tokoh pemuda Opas menambahkan, “Selama ini, pak lurah bersikap tidak adil terhadap pemuda kampung Opas. Bagaimana kami bisa mendukung kebijakan bapak jika beliau tidak peduli kepada kami?”.
Warga meminta lurah berjanji untuk bersikap netral dan tidak memihak calon tunggal. Jika peringatan ini diabaikan, mereka akan menggalang massa lebih banyak untuk unjuk rasa, bahkan mengancam aksi di kantor Pemkot Pangkalpinang.
Selain itu, informasi mencuat bahwa Lurah Lontong Pancur, Adli juga terindikasi tidak netral dengan berfoto bersama pasangan calon Molen-Hakim dengan kode dua jari. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan menuntut klarifikasi dari Lurah Lontong Pancur mengenai maksud fotonya tersebut.
Warga berharap Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama bersikap tegas terhadap ASN yang terindikasi tidak netral dan memihak kepada calon tertentu. Publik menantikan ketegasan tersebut.
Selain itu, warga juga menyatakan bahwa sikap tidak netral dari lurah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu proses demokrasi. Mereka berharap agar pejabat publik terutama ASN, menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dalam pernyataan mereka, warga juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari setiap pejabat publik.
“Kami ingin pemimpin yang adil dan mampu mendengarkan aspirasi warganya, bukan yang hanya berpihak pada satu calon,” ujar Defa.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, warga berencana untuk melakukan aksi lebih besar di berbagai lokasi strategis di kota, termasuk di kantor Pemkot. Mereka percaya bahwa suara mereka harus didengar dan dihargai.
Situasi ini menjadi perhatian publik, dan banyak yang menunggu tanggapan resmi dari PJ Walikota Pangkalpinang. Bahkan para pengamat politik juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara agar pemilihan umum berlangsung dengan baik dan adil.
Dengan adanya aksi ini, menegaskan bahwa masyarakat semakin kritis dan aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi serta menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga netralitas.(*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
