PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi Forkopimda guna membahas persiapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Rapat tersebut dipimpin oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Mie Go di Smart Room Center, Rabu (16/10/2024).
Budi Utama mengatakan bahwa Pilkada telah memasuki tahapan kampanye sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan pilkada terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Terkait pelaksanaan hibah anggaran Pilkada, Budi menyebut pemkot telah memastikan sudah terdistribusi secara sempurna kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta Pengamanan Pemilukada kepada TNI dan Polri.
“Kepada KPU Kota Pangkalpinang sebesar Rp 23.950.284.000 kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebesar Rp 6.364.656.000. Sedangkan untuk dana Penganggaran Pemilukada telah dianggarkan dan saat ini sedang dalam proses pencairan yaitu untuk Rp 3.205.756.840,00 dan untuk Polri dalam hal ini Polresta Pangkalpinang sebesar Rp 1.276.129.000,” jelasnya.
Budi meminta agar seluruh pihak dapat melakukan koordinasi menyiapkan data agregat kependudukan dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4). Ia juga mengingatkan agar sosialiasi terkait pilkada terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kemarin Pilpres 86 persen partisipasinya. Kalau Pemilukada harus di atas itu karena ini kan memilih kepala daerah harus lebih semangat lagi. Motivasinya pun berbeda karena partisipasi Inilah yang harus kita dorong supaya kalau bisa jangan turun dari Pilpres, istilahnya harus ada semangat kita dalam membangun daerah,” tegasnya.
Selain itu, Budi juga meminta agar OPD terkait yakni camat dan lurah serta aparat keamanan TNI dan Polri dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal pendistribusian dan penempatan logistik termasuk pendirian TPS agar diantisipasi dari kemungkinan bencana banjir.
“Saya rasa Pangkalpinang ini tidak ada daerah yang sulit dijangkau semua terjangkau, dan tidak ada area jalan yang terputus. Yang pastinya kita dalam keadaan lancar kalau berkenaan dengan logistik nanti sudah dirancang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi berharap hubungan pemkot bersama Forkopimda semakin terjalin kuat khususnya dalam mengaktifkan tim penanggulangan konflik sosial.
Melalui tim penanggulangan konflik dan tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri dari jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Kota Pangkalpinang, telah melaksanakan langkah antisipatif mencegah aksi kriminalitas dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melibatkan elemen elemen dan tokoh tokoh agama melalui forum-forum yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hingga RT dan RW dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Budi kembali menegaskan agar ASN dan penyelenggara negara wajib bersikap netral. Sebagai tindak lanjut untuk menjaga netralitas ASN di Kota Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Surat Edaran No. 270/139/SE/BKPSDMD/XI/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Netralitas ASN/PPPK/PEGAWAI NON ASN dalam pemilihan serentak tahun 2024.
“Mari kita jaga netralitas kita ini supaya kita tidak terganggu dalam bekerja. Lebih baik kita berkonsentrasi bekerja untuk pembangunan kita yang hampir memasuki akhir tahun,” pungkasnya.(*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
