“Saya tidak tahu soal pungutan hingga ratusan ribu. Kami akan berkoordinasi dengan APH untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Penegasan dari Dinas Kehutanan
Humas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Belantu Mendanau, Yoyon, turut angkat bicara mengenai laporan tambang ilegal di kawasan HKM Juru Seberang Bersatu.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan, ada dua lokasi yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal: satu lokasi di lahan bersertifikat milik seorang pengusaha Belitung, dan satu lagi di kawasan HKM.
“Kami akan mengecek apakah lahan bersertifikat itu termasuk kawasan HKM. Laporan dari masyarakat terkait tambang ilegal akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Yoyon menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan mengirim surat ke Mabes Polri untuk menggelar razia besar-besaran di kawasan tersebut.
“Kami akan memantau pihak-pihak yang bermain di HKM dan melakukan penertiban. Jika perlu, kami akan menyurati Mabes Polri untuk razia terpadu,” pungkas Yoyon.
Upaya Penegakan Hukum
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi ke pihak terkait belum membuahkan hasil. Maraknya tambang timah ilegal di HKM Juru Seberang kembali menjadi sorotan publik, terutama karena dugaan keterlibatan oknum yang seharusnya menegakkan hukum.
Situasi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap aparat berwenang.
Diperlukan tindakan cepat dan tegas dari pihak berwenang untuk memberantas praktik tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mencederai hukum.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan penegak hukum menjadi kunci untuk menghentikan aktivitas ilegal yang telah berlangsung lama ini. (KBO Babel)
Baca berita kami yang lainnya di Google News