JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Koalisi Aktivis Lawan Nepotisme (KAWAL) menyoroti dan menyesalkan adanya dugaan praktik nepotisme di PT MRT Jakarta. Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI), Joko Priyoski menyebut posisi Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Utama PT MRT diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena terdapat ketentuan yang melarang adanya hubungan keluarga antara individu yang terlibat dalam pengurusan BUMD di satu daerah.
Menurutnya, dugaan tersebut muncul karena adanya keterkaitan antara Heru dan anggota keluarga sedarah yang diduga juga bekerja di perusahaan tersebut yaitu putri pertamanya, Ghassani Herstanti Putri, juga memiliki posisi strategis di PT MRT Jakarta.
“Kami akan meminta klarifikasi kepada Direksi PT MRT Jakarta atas dugaan praktik pelanggaran nepotisme tersebut di PT MRT Jakarta. Apabila informasi tersebut ditemukan benar, kami akan mendesak Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi segera mencopot Heru Budi Hartono dari Jabatan Komisaris Utama PT MRT Jakarta,” ungkap Joko Priyoski di Jakarta seperti dikutip dalam pers rilis yang dikirim ke redaksi, Sabtu (11/1/2024).
Jojo demikian panggilan akrab Ketua Umum KAMAKSI menambahkan, praktik nepotisme dalam perekrutan dan penempatan pejabat di BUMD sebagai salah satu akar masalah yang menyebabkan banyak mengalami kerugian.
“Bayangkan, dari total 1.057 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, hampir separuhnya dalam kondisi berdarah-darah. Padahal, BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Bahkan praktik nepotisme cenderung mengarah ke tindakan korupsi seperti yang terjadi di beberapa daerah,” jelas Jojo.
Sanksi untuk pelaku nepotisme diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999. Sanksi tersebut berupa hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Sudah seharusnya PT MRT Jakarta sebagai BUMD melakukan pembenahan dan perbaikan. Apalagi menurut informasi Pemerintah Daerah menambal ongkos pengoperasian MRT tiap tahunnya sekitar 800 miliar,” imbuhnya.
Jojo menegaskan jika dugaan pelanggaran nepotisme di PT MRT Jakarta terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi penyebab kerugian BUMD tersebut.