“Jika benar adanya informasi tersebut Heru Budi Hartono dan anaknya bekerja di PT MRT Jakarta, seharusnya Heru mengundurkan diri dari Komut demi terciptanya pelayanan transportasi publik yang berkwalitas. Jika tidak mau mundur secara legowo, kami akan mendesak Pj Gubernur Jakarta bersikap tegas dengan melakukan pembenahan di jajaran Direksi dan Komisaris PT MRT Jakarta dengan sanksi pemecatan karena pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tegasnya.
Sementara itu, Kornas POROS MUDA NU, Ramadhani Isa mengatakan banyak BUMD yang merugi karena pengelolaan yang tidak profesional dan dugaan praktek nepotisme. Tindakan nepotisme didalam BUMD akhirnya akan membebani APBD.
Ia menyebut, kelemahan lainnya dalam penetapan Direksi BUMD yaitu Kepala Daerah bisa menunjuk langsung tanpa ada mekanisme pengecekan dari Pemerintah Pusat.
“Kami meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar melakukan langkah perbaikan yang nyata dalam tata kelola BUMD untuk memastikan pengelolaan BUMD lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Ramadhani.
Ramadhani menegaskan, pengetatan seleksi dan pemecatan Direksi atau Komisaris BUMD yang tidak produktif diharapkan dapat mengurangi beban APBD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi jika sudah terindikasi adanya dugaan praktik nepotisme.
“Kami akan mengirimkan surat kepada Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan juga Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk meminta klarifikasi atas informasi dugaan pelanggaran nepotisme di PT MRT Jakarta perihal posisi Heru Budi Hartono selaku Komisaris Utama dan Ghassani Herstanti Putri, apakah benar keduanya yang memiliki hubungan sedarah tersebut bekerja di PT MRT Jakarta?,” tegasnya.
Sekjend KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 (KEA ’98), Sutisna berharap adanya transparansi untuk mewujudkan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik daerah. Kami akan terus melawan segala praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi mengawal Misi Asta Cita Presiden Prabowo.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Komisaris Utama PT MRT Jakarta terkait adanya dugaan nepotisme yang ditujukan terhadap dirinya demi keberimbangan berita.(*)
Baca berita dan artikel kami yang lainnya di Google News