PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna Kesembilan Belas Masa Persidangan III Tahun 2025, dengan agenda utama pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (07/07/25).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pangkalpinang ini dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, bersama jajaran pejabat eselon II, Direktur RSUD Depati Hamzah, seluruh kepala bagian di lingkungan Setdako, camat, dan lurah se-Kota Pangkalpinang.

Agenda rapat kali ini mencakup:

1. Laporan Badan Anggaran DPRD

2. Pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

3. Pengambilan keputusan oleh DPRD

4. Sambutan dari Pj. Wali Kota Pangkalpinang atas keputusan tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Pj. Wali Kota M. Unu Ibnudin mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuannya atas Raperda tersebut.

“Alhamdulillah seluruh fraksi menyetujui dan menerima atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kami, sehingga pada hari ini sudah diputuskan dan ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi peraturan daerah,” ungkap Unu.

Meskipun Raperda telah disahkan menjadi Perda, Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa sejumlah catatan dan koreksi tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota, khususnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Sebagaimana yang kita bersama-sama ketahui, permasalahan-permasalahan pendidikan, sampah, dan hal-hal lain yang sifatnya untuk lebih mengena kepada masyarakat menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran agar lebih tepat guna dan tepat sasaran ke depannya.

“Itu masukan-masukan yang menjadi PR kami ke depan, termasuk untuk meningkatkan pendapatan daerah kami,” tambahnya.

Terkait peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pj. Wali Kota menegaskan bahwa perangkat daerah harus mampu menjawab aspirasi publik serta pemikiran strategis dari para anggota dewan.

“Tadi kepada OPD itu menjadi prioritas karena bagaimanapun pendapatannya tentu itu kan aspirasi dari masyarakat juga pikiran dari dewan, untuk ke depan bisa diakomodir terhadap penganggarannya, sehingga permasalahan dan kebutuhan bisa diselesaikan,” tutup Unu. (Zahwa/ADV)

Cek Berita dan Artikel JOURNALARTA Terupdate Lainnya di GOOGLE NEWS