Beranda NEWS ADVERTORIAL Pemerintah Akan Potong Anggaran Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali MBG dan Kopdes Merah Putih

Pemerintah Akan Potong Anggaran Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali MBG dan Kopdes Merah Putih

17
Pemerintah Akan Potong Anggaran Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali MBG dan Kopdes Merah Putih

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran pada sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).

Langkah ini ditempuh guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 tetap terkendali dan tidak melampaui batas aman sebesar 3 persen.

Meski demikian, pemerintah menegaskan ada beberapa program prioritas yang tidak akan terkena dampak dari kebijakan penghematan tersebut.

Program yang dimaksud terutama berkaitan langsung dengan layanan dasar bagi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan publik, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa program MBG serta Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tetap akan dijalankan dan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menegaskan bahwa berbagai program unggulan pemerintah akan terus dilaksanakan tanpa adanya pengurangan alokasi dana.

“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Airlangga, dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan bahwa beberapa program utama tidak termasuk dalam kebijakan penghematan anggaran karena dianggap memiliki nilai investasi jangka panjang yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, langkah efisiensi lebih difokuskan pada sejumlah pos pengeluaran di kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih dapat dikurangi.

Beberapa jenis belanja yang berpotensi dipangkas di antaranya biaya jasa, perjalanan dinas, pengeluaran untuk aparatur, hingga pengadaan perlengkapan.

Pemerintah juga menginstruksikan setiap K/L agar melakukan evaluasi ulang terhadap berbagai program maupun kegiatan yang masih memungkinkan untuk dihemat tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden,” kata Airlangga.(*)

 

17 KOMENTAR

Beri Komentar Anda