5 Fakta Anjloknya Harga Sawit di Babel

Penurunan drastis harga sawit Babel menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, meminta pemerintah provinsi segera membentuk tim gabungan untuk menangani anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi secara mendadak di wilayah Bangka. Penurunan harga ini dinilai sangat merugikan petani sawit lokal yang menggantungkan hidup dari komoditas perkebunan tersebut.

Eddy Iskandar menegaskan bahwa fluktuasi harga yang tidak terkendali ini memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Menurutnya, tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, dan stakeholder terkait perlu segera dibentuk untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi konkret bagi kesejahteraan petani sawit di Babel.

Dampak Penurunan Harga terhadap Petani Sawit

Kejatuhan harga TBS kelapa sawit ini berdampak langsung pada ribuan petani sawit di Bangka Belitung yang mayoritas merupakan petani skala kecil dan menengah. Penurunan harga yang terjadi secara tiba-tiba membuat para petani kesulitan menutupi biaya operasional perkebunan, mulai dari pupuk, pestisida, hingga biaya tenaga kerja. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis ekonomi di tingkat petani jika tidak segera ditangani.

Wakil Ketua DPRD Babel menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri menghadapi situasi ini. Pembentukan tim gabungan diharapkan mampu melakukan monitoring harga secara berkala, mengawasi praktik monopoli pembelian TBS, serta mencari alternatif pasar bagi produk kelapa sawit lokal. Isu komoditas sawit sendiri bukan kali pertama menjadi perhatian di Babel, sebelumnya kasus perkebunan sawit seluas 270 hektare di IUP PT Timah juga menjadi sorotan masyarakat dan organisasi massa.

Langkah Strategis yang Diusulkan DPRD

Eddy Iskandar mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu segera dijalankan oleh tim gabungan yang akan dibentuk. Pertama, melakukan kajian mendalam tentang penyebab penurunan harga, apakah karena faktor global, nasional, atau adanya permainan harga di tingkat lokal. Kedua, membuka ruang dialog dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) untuk memastikan transparansi penetapan harga pembelian TBS.