Ethiopia Gelar Pemilu: 57 Juta Warga Uji Demokrasi di Tengah Krisis

Lebih dari 57 juta warga Ethiopia akan menuju tempat pemungutan suara pada 1 Juni 2026, dalam pemilu nasional ketujuh sejak konstitusi 1995 diadopsi. Di tengah tekanan yang dialami sistem demokrasi di berbagai belahan dunia, pemilu Ethiopia bukan sekadar rutinitas politik tahunan — ini adalah ujian besar apakah sebuah negara besar, beragam, dan tengah berubah cepat dapat menavigasi proses transisi demokratis yang penuh tantangan.

Pemilu kali ini melibatkan 47 partai politik dan lebih dari 10.000 kandidat yang bersaing untuk kursi di tingkat federal maupun regional. Sistem pemilu Ethiopia berbeda dari mayoritas negara Afrika: warga tidak memilih presiden secara langsung, melainkan memilih wakil parlemen yang kemudian membentuk pemerintahan — sistem yang mirip dengan model Inggris.

Pemilu ini berlangsung dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga di tengah tantangan keamanan dan fragmentasi oposisi yang serius. Hasilnya tidak hanya akan menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan, tetapi juga menguji apakah institusi demokratis Ethiopia mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi yang tidak mudah.

Latar Belakang: Sistem Parlementer di Negara Multi-Etnis

Ethiopia mengadopsi sistem parlementer sejak konstitusi 1995, sebuah kerangka yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman etnis dan regional yang sangat kompleks. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 80 kelompok etnis dengan bahasa, budaya, dan identitas politik yang berbeda-beda. Sistem federal Ethiopia memberikan otonomi signifikan kepada negara-negara bagian berbasis etnis, sementara pemerintah pusat mengelola kebijakan nasional strategis.

Dalam sistem ini, pemilih memilih anggota House of People’s Representatives, badan legislatif federal yang kemudian memilih perdana menteri dan mengawasi pemerintahan. Tidak ada pemilihan presiden langsung — posisi presiden di Ethiopia lebih bersifat seremonial dan dipilih oleh parlemen.

Model ini mencerminkan upaya untuk menciptakan representasi yang lebih inklusif, namun juga membawa tantangan tersendiri. Sistem first-past-the-post (FPTP) yang digunakan — di mana kandidat dengan suara terbanyak di setiap distrik memenangkan kursi — cenderung menguntungkan partai besar dan mengkonsolidasikan kekuasaan, sementara oposisi yang terpecah sering kehilangan peluang meskipun memiliki dukungan kumulatif yang signifikan.