Juan Manuel Santos Refleksikan Perdamaian Kolombia 10 Tahun Pascaperjanjian FARC

Sepuluh tahun bukanlah waktu singkat dalam sejarah sebuah bangsa. Namun bagi Kolombia, satu dekade sejak penandatanganan perjanjian perdamaian dengan FARC ternyata belum cukup. Luka konflik bersenjata lebih dari setengah abad masih terasa.

Juan Manuel Santos adalah mantan presiden Kolombia yang memimpin negosiasi bersejarah tersebut. Ia dianugerahi Nobel Perdamaian 2016 atas upayanya. Kini Santos berbicara dengan nada lebih reflektif dan kritis.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Santos mengakui tantangan berat yang dihadapi. Proses perdamaian yang pernah dipuji sebagai model resolusi konflik dunia kini menghadapi kenyataan pahit. Kekerasan kembali meningkat. Janji rekonsiliasi belum terwujud sepenuhnya. Warisan kesepakatan 2016 jauh lebih rumit dari yang dibayangkan.

Pengakuan ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran regional terhadap stabilitas Kolombia. Negara yang pernah menjadi simbol harapan kini menghadapi kebangkitan kelompok bersenjata baru. Fragmentasi mantan kombatan FARC juga terjadi. Tantangan struktural menghambat implementasi perjanjian damai.

Latar Belakang Konflik dan Perjanjian Bersejarah 2016

Konflik bersenjata Kolombia dimulai pada awal 1960-an. Pemicunya adalah ketimpangan agraria, kemiskinan pedesaan, dan polarisasi ideologi Perang Dingin. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) didirikan sebagai gerakan petani Marxis. Kelompok ini berkembang menjadi salah satu gerilyawan terkuat di Amerika Latin.

Selama lebih dari lima dekade, konflik ini menewaskan lebih dari 260.000 orang menurut data pemerintah Kolombia. Konflik memaksa 7 juta warga mengungsi. Puluhan ribu korban hilang paksa. Kekerasan melibatkan tidak hanya FARC dan pemerintah, tetapi juga kelompok paramiliter sayap kanan, kartel narkoba, dan tentara nasional.

Juan Manuel Santos menjabat presiden periode 2010-2018. Ia memulai negosiasi rahasia dengan FARC di Havana, Kuba, pada 2012. Setelah empat tahun diplomasi intensif yang melibatkan mediator internasional termasuk Norwegia, Kuba, Venezuela, dan Chili, kedua pihak menandatangani perjanjian damai final pada 24 November 2016.

Perjanjian ini mencakup enam pilar utama. Reformasi agraria pedesaan menjadi prioritas. Partisipasi politik bagi mantan gerilyawan dijamin. Penghentian produksi narkoba ilegal dicanangkan. Kompensasi korban diatur. Perlucutan senjata FARC dilakukan. Mekanisme verifikasi internasional dibentuk.

Santos dianugerahi Nobel Perdamaian tahun yang sama atas upayanya. Namun euforia perdamaian tidak bertahan lama. Referendum nasional Oktober 2016 justru menolak perjanjian dengan margin tipis 50,2 persen. Hasil ini menunjukkan perpecahan mendalam di masyarakat Kolombia terhadap rekonsiliasi.

Refleksi Santos: Hambatan Implementasi Perjanjian

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Santos mengakui bahwa implementasi perjanjian perdamaian menghadapi hambatan struktural dan politis. Hambatan tersebut lebih berat dari antisipasi. Mayoritas kombatan FARC, sekitar 13.000 anggota, telah meletakkan senjata. Mereka memasuki program reintegrasi. Namun janji-janji kunci perjanjian belum terwujud sepenuhnya.

Reformasi agraria berjalan sangat lambat. Redistribusi tanah kepada petani miskin yang dijanjikan terhambat oleh birokrasi. Resistensi dari elit pemilik tanah juga terjadi. Ketiadaan kapasitas institusional di daerah pedesaan terpencil memperburuk situasi. Akibatnya, akar struktural konflik tetap tidak tersentuh.

Santos juga menyoroti kegagalan negara dalam mengisi kekosongan kekuasaan. Wilayah-wilayah yang ditinggalkan FARC seharusnya diisi oleh pemerintah dengan layanan publik dan penegakan hukum. Namun kelompok bersenjata baru justru menguasai wilayah-wilayah tersebut. Kelompok tersebut termasuk faksi FARC yang menolak perdamaian (disidente), ELN (Ejército de Liberación Nacional), dan geng narkoba.

Proses rekonsiliasi nasional juga gagal mencapai kedalaman yang diperlukan menurut Santos. Mekanisme keadilan transisional yang dibentuk bernama Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Meskipun inovatif, JEP menghadapi penolakan dari kelompok konservatif. Mereka menuntut hukuman penjara penuh bagi mantan gerilyawan, bukan keadilan restoratif.

“Kami meremehkan kekuatan narasi politik yang menolak perdamaian,” akui Santos dalam refleksinya kepada Al Jazeera. Pemerintahan konservatif yang menggantikannya dipimpin Presiden Iván Duque periode 2018-2022. Administrasi Duque terkenal skeptis terhadap perjanjian. Pemerintahannya menghambat implementasi sejumlah pasal kunci, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik mantan FARC dan perlindungan aktivis hak asasi manusia.

Kebangkitan Kekerasan dan Fragmentasi Pasca-FARC

Sepuluh tahun setelah perjanjian, Kolombia menghadapi paradoks tragis. FARC sebagai organisasi tunggal telah dilucuti. Namun tingkat kekerasan di beberapa wilayah justru meningkat. Fragmentasi kelompok bersenjata menciptakan lanskap konflik yang lebih kompleks dan sulit diprediksi.

Menurut laporan organisasi hak asasi manusia internasional, pembunuhan terhadap pemimpin sosial dan aktivis meningkat tajam sejak 2018. Target utamanya adalah mereka yang mengadvokasi implementasi perjanjian damai dan hak tanah. Lebih dari 500 aktivis dilaporkan tewas antara 2016-2024. Sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan yang sebelumnya dikuasai FARC.

Kelompok disidente FARC adalah faksi yang menolak perjanjian damai. Mereka memilih melanjutkan perjuangan bersenjata. Kelompok ini kini diperkirakan memiliki 5.000-7.000 anggota menurut analisis keamanan regional. Mereka menguasai rute perdagangan kokain dan pertambangan ilegal. Mereka sering kali berkolaborasi atau berkonfliks dengan ELN dan kelompok kriminal lainnya.

Santos mengakui bahwa proses reintegrasi mantan kombatan tidak didukung dengan cukup baik. “Banyak yang kembali ke senjata bukan karena ideologi, tetapi karena tidak ada alternatif ekonomi,” jelasnya kepada Al Jazeera. Program reintegrasi ekonomi yang dijanjikan terhambat oleh kurangnya dana. Stigma sosial terhadap mantan gerilyawan juga menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan.

Kekosongan institusional di wilayah pasca-konflik menjadi masalah serius. Pemerintah gagal membangun kehadiran negara yang efektif. Layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap minim. Dalam kondisi ini, kelompok bersenjata ilegal mengisi kekosongan tersebut. Mereka menawarkan “perlindungan” dan “tata kelola” informal kepada komunitas lokal.

Pelajaran untuk Proses Perdamaian Global

Refleksi Santos tentang proses perdamaian Kolombia menawarkan pelajaran penting bagi resolusi konflik di tempat lain. Penandatanganan perjanjian damai hanyalah langkah awal. Implementasi jangka panjang memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan. Dukungan internasional yang konsisten juga diperlukan. Transformasi struktural ekonomi dan sosial harus berjalan paralel.

Santos menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab konflik. Dalam kasus Kolombia, ketimpangan agraria dan kemiskinan pedesaan adalah isu sentral. Tanpa mengatasi masalah struktural ini, perdamaian akan tetap rapuh. Kelompok bersenjata baru akan terus muncul memanfaatkan ketidakadilan yang sama.

Keadilan transisional juga memerlukan keseimbangan yang hati-hati. Mekanisme seperti JEP dirancang untuk menyeimbangkan akuntabilitas dengan rekonsiliasi. Namun mekanisme ini memerlukan dukungan politik yang luas. Tanpa konsensus nasional, upaya keadilan transisional akan terus dipertanyakan oleh berbagai kelompok.

Perlindungan terhadap aktivis dan pemimpin sosial menjadi krusial dalam periode pasca-konflik. Mereka adalah agen perubahan yang mendorong implementasi perjanjian di tingkat lokal. Kegagalan melindungi mereka tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan. Kegagalan ini juga merusak fondasi perdamaian itu sendiri.

Santos mengakui bahwa narasi politik memainkan peran besar dalam kesuksesan atau kegagalan perdamaian. Kelompok yang menolak rekonsiliasi berhasil memobilisasi sentimen publik melawan perjanjian. Pendukung perdamaian perlu strategi komunikasi yang lebih efektif. Mereka harus menjelaskan manfaat jangka panjang dari proses yang sulit ini.

Prospek Masa Depan Perdamaian Kolombia

Meskipun mengakui kegagalan dalam beberapa aspek, Santos tetap optimis bahwa proses perdamaian tidak dapat dibalik sepenuhnya. Perjanjian 2016 telah menciptakan kerangka kerja institusional yang penting. JEP, Komisi Kebenaran, dan Unit Pencarian Orang Hilang adalah lembaga yang telah mapan. Mereka terus beroperasi meskipun menghadapi tantangan politik dan finansial.

Presiden saat ini, Gustavo Petro, yang menjabat sejak 2022, adalah presiden sayap kiri pertama Kolombia. Petro sendiri adalah mantan anggota gerakan gerilyawan M-19 yang berubah menjadi partai politik. Pemerintahannya telah menghidupkan kembali komitmen terhadap implementasi perjanjian perdamaian. Petro juga memulai dialog dengan kelompok bersenjata lainnya termasuk ELN.

Namun tantangan tetap besar. Ekonomi narkoba yang mengakar dalam menjadi penghalang utama. Selama permintaan kokain global tetap tinggi, kelompok bersenjata akan terus memiliki sumber pendanaan. Program substitusi tanaman koka menghadapi resistensi dari petani yang tidak melihat alternatif ekonomi yang layak.

Komunitas internasional masih memberikan dukungan, meskipun dengan tingkat yang bervariasi. Uni Eropa, Norwegia, dan beberapa negara lain tetap berkomitmen mendukung implementasi perjanjian. Namun dukungan finansial tidak selalu mencapai komunitas yang paling membutuhkan karena hambatan birokrasi dan korupsi.

Santos menyerukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. “Perdamaian adalah proses generasional, bukan proyek beberapa tahun,” tegasnya dalam wawancara dengan Al Jazeera. Ia menekankan bahwa generasi muda Kolombia perlu dibekali dengan pendidikan tentang sejarah konflik. Mereka juga perlu diberdayakan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka.

Refleksi kritis Santos tentang proses perdamaian Kolombia menunjukkan kejujuran intelektual yang jarang. Ia tidak menyangkal kegagalan atau meremehkan tantangan yang tersisa. Namun ia juga tidak kehilangan harapan bahwa Kolombia dapat belajar dari kesalahan dan membangun perdamaian yang lebih berkelanjutan.

Sepuluh tahun setelah perjanjian bersejarah, Kolombia berada di persimpangan jalan. Negara ini dapat memilih untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian atau membiarkan warisan konflik kembali mendominasi. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan masa depan Kolombia, tetapi juga memberikan pelajaran bagi proses perdamaian di seluruh dunia.