Amnesti Catalonia Dapat Dukungan Pengadilan Uni Eropa

LUKSEMBURG — Amnesti Catalonia yang selama ini memecah politik Spanyol akhirnya mendapat restu dari pengadilan tertinggi Uni Eropa. Putusan pada Kamis itu menyatakan undang-undang amnesti bagi para pendukung kemerdekaan Catalonia tidak melanggar aturan Uni Eropa.

Keputusan ini penting bukan cuma bagi politisi Catalan yang sudah dimaafkan, tetapi juga bagi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Tanpa kesepakatan amnesti itu, posisi Sanchez di parlemen pada 2023 bisa jauh lebih rapuh setelah pemilu yang membuat kabinetnya bergantung pada partai-partai regional.

Pengadilan UE menilai amnesti Catalonia masuk ranah Spanyol

Court of Justice of the European Union (CJEU) menyatakan hukum amnesti itu berada dalam kewenangan negara anggota. Dengan kata lain, Spanyol tidak wajib meminta lampu hijau dari Brussel untuk mengatur pengampunan politik di wilayahnya.

Hakim Koen Lenaerts menegaskan bahwa amnesti Catalonia “menyangkut bidang yang berada dalam kompetensi negara anggota”. Dalam putusan yang dibacakan di Luxemburg, pengadilan juga menyebut aturan itu tidak bertentangan dengan hukum UE selama tujuan utamanya adalah meredakan ketegangan institusional dan mendorong rekonsiliasi.

Pernyataan itu sejalan dengan posisi lama pemerintah Spanyol. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnya juga sudah memberi dukungan terhadap hukum tersebut, jadi jalur hukum yang tersisa kini makin sempit bagi lawan-lawan politik Sanchez.

Kenapa amnesti Catalonia jadi panas

Kontroversi ini berakar dari referendum kemerdekaan Catalonia pada 2017. Pemerintah regional waktu itu menentang Madrid dan tetap menggelar pemungutan suara pada 1 Oktober, meski Mahkamah Konstitusi Spanyol menyatakan langkah itu ilegal.

Polisi berusaha menghentikan prosesnya. Petugas memburu pejabat regional dan menyita kertas suara serta kotak suara, tapi pemungutan tetap berlangsung di sebagian besar wilayah. Hasilnya mencolok: 92 persen pemilih yang ikut mendukung pemisahan dari Spanyol, namun partisipasinya hanya 43 persen dari pemilih terdaftar di Catalonia.

Angka itu membuat kubu penolak referendum menganggapnya tidak sah. Di sisi lain, kubu pendukung kemerdekaan melihatnya sebagai mandat politik yang tak kunjung diberi ruang. Dari sinilah amnesti menjadi alat negosiasi paling sensitif dalam politik Spanyol modern.