Amnesti Catalonia Dapat Dukungan Pengadilan Uni Eropa

LUKSEMBURG — Amnesti Catalonia yang selama ini memecah politik Spanyol akhirnya mendapat restu dari pengadilan tertinggi Uni Eropa. Putusan pada Kamis itu menyatakan undang-undang amnesti bagi para pendukung kemerdekaan Catalonia tidak melanggar aturan Uni Eropa.

Keputusan ini penting bukan cuma bagi politisi Catalan yang sudah dimaafkan, tetapi juga bagi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Tanpa kesepakatan amnesti itu, posisi Sanchez di parlemen pada 2023 bisa jauh lebih rapuh setelah pemilu yang membuat kabinetnya bergantung pada partai-partai regional.

Pengadilan UE menilai amnesti Catalonia masuk ranah Spanyol

Court of Justice of the European Union (CJEU) menyatakan hukum amnesti itu berada dalam kewenangan negara anggota. Dengan kata lain, Spanyol tidak wajib meminta lampu hijau dari Brussel untuk mengatur pengampunan politik di wilayahnya.

Hakim Koen Lenaerts menegaskan bahwa amnesti Catalonia “menyangkut bidang yang berada dalam kompetensi negara anggota”. Dalam putusan yang dibacakan di Luxemburg, pengadilan juga menyebut aturan itu tidak bertentangan dengan hukum UE selama tujuan utamanya adalah meredakan ketegangan institusional dan mendorong rekonsiliasi.

Pernyataan itu sejalan dengan posisi lama pemerintah Spanyol. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnya juga sudah memberi dukungan terhadap hukum tersebut, jadi jalur hukum yang tersisa kini makin sempit bagi lawan-lawan politik Sanchez.

Kenapa amnesti Catalonia jadi panas

Kontroversi ini berakar dari referendum kemerdekaan Catalonia pada 2017. Pemerintah regional waktu itu menentang Madrid dan tetap menggelar pemungutan suara pada 1 Oktober, meski Mahkamah Konstitusi Spanyol menyatakan langkah itu ilegal.

Polisi berusaha menghentikan prosesnya. Petugas memburu pejabat regional dan menyita kertas suara serta kotak suara, tapi pemungutan tetap berlangsung di sebagian besar wilayah. Hasilnya mencolok: 92 persen pemilih yang ikut mendukung pemisahan dari Spanyol, namun partisipasinya hanya 43 persen dari pemilih terdaftar di Catalonia.

Angka itu membuat kubu penolak referendum menganggapnya tidak sah. Di sisi lain, kubu pendukung kemerdekaan melihatnya sebagai mandat politik yang tak kunjung diberi ruang. Dari sinilah amnesti menjadi alat negosiasi paling sensitif dalam politik Spanyol modern.

Dampak amnesti Catalonia bagi Sanchez dan oposisi

Bagi Sanchez, putusan ini mengurangi tekanan hukum dan politik yang terus mengiringi koalisi minoritasnya. Ia bisa menunjuk putusan CJEU sebagai pembenaran bahwa kompromi dengan partai-partai nasionalis Catalan dan Basque tidak menabrak hukum Eropa.

Namun bagi oposisi konservatif, terutama Partido Popular (PP), hasil ini justru mempertegas kritik lama mereka. PP menilai tidak masuk akal jika orang-orang yang oleh Madrid sempat dianggap terlibat upaya subversif diberi pengampunan melalui deal politik. Penolakan itu ikut menyulut demonstrasi besar setelah kesepakatan amnesti mengemuka usai pemilu 2023.

Di lapangan, dampaknya terasa lebih luas dari sekadar sidang pengadilan. Putusan ini memberi sinyal ke pasar politik Spanyol bahwa koalisi Sanchez masih punya ruang bertahan, meski rapuh. Buat warga Catalonia, vonis tersebut menegaskan bahwa konflik yang sejak lama membelah Barcelona dan Madrid kini mulai bergeser dari jalanan ke ruang hukum dan parlemen.

Carles Puigdemont masih belum pulang

Meski amnesti sudah berlaku untuk sejumlah politisi Catalan, Carles Puigdemont belum kembali tinggal di Spanyol. Mantan pemimpin pemerintahan Catalonia itu tetap hidup di pengasingan sukarela di Belgia.

Masalahnya belum selesai. Puigdemont masih menghadapi dakwaan penggelapan dana yang tidak tercakup dalam amnesti saat ini. Dalam beberapa bulan ke depan, Mahkamah Konstitusi Spanyol dijadwalkan memutuskan apakah amnesti itu juga bisa menjangkau kasus tersebut.

Di titik itu, pertarungan belum benar-benar usai. Putusan CJEU memang menutup satu pintu sengketa, tapi babak berikutnya masih menunggu di Madrid — dan nasib Puigdemont bisa bergantung pada satu putusan lain yang belum keluar.

Dalam pernyataannya, Menteri Kehakiman Spanyol Felix Bolanos mengatakan kini “tidak ada keraguan” bahwa amnesti itu sejalan dengan hukum UE. Ia bahkan menyebut kebijakan yang sempat ditolak keras oleh sebagian masyarakat itu “layak dijalankan” karena membantu menormalkan situasi politik di Catalonia.

Dan di situlah taruhannya tetap jelas: satu putusan lagi dari Mahkamah Konstitusi Spanyol bisa menentukan apakah amnesti Catalonia berhenti sebagai kompromi politik, atau meluas ke perkara Puigdemont yang masih menggantung.