Ribuan Pendukung Mengamuk di Ankara Dukung Ozgur Ozel

Ribuan warga Turki memadati jalanan ibu kota Ankara pada Sabtu (24/5/2025), memprotes keputusan pengadilan yang memecat Ozgur Ozel dari jabatan ketua Partai Rakyat Republikan (CHP), partai oposisi terbesar di negara itu. Unjuk rasa besar-besaran ini menandai eskalasi terbaru dari krisis politik internal yang membelah CHP—sekaligus mencerminkan ketegangan struktural antara oposisi dan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan menjelang pemilihan presiden 2028.

Putusan Pengadilan Ankara pada 21 Mei lalu membatalkan kongres CHP tahun 2023 yang memilih Ozel sebagai ketua partai, dengan alasan adanya pelanggaran prosedural. Keputusan tersebut juga mengembalikan secara sementara posisi ketua kepada Kemal Kilicdaroglu, pendahulu Ozel yang kontroversial dan kalah dalam pemilihan presiden 2023 melawan Erdogan. Bagi pendukung Ozel, putusan ini bukan sekadar persoalan internal partai—melainkan campur tangan politik yang dirancang untuk menghalangi langkah Ozel menantang Erdogan tiga tahun mendatang.

Demonstrasi Sabtu ini menjadi ujian kekuatan basis dukungan Ozel di tengah kekacauan internal CHP. Ribuan pendukung berbaris dari pusat kota menuju Anitkabir, makam pendiri Turki modern Mustafa Kemal Ataturk, yang juga merupakan simbol identitas CHP sebagai partai sekular warisan republik. Narasi ini bukan hanya tentang siapa yang sah memimpin CHP—tetapi juga tentang apakah oposisi Turki mampu bertahan sebagai kekuatan politik yang koheren di hadapan tekanan yudisial dan politik yang terus meningkat.

Latar Belakang: Krisis Kepemimpinan CHP dan Putusan Pengadilan

Partai Rakyat Republikan (CHP), didirikan oleh Ataturk pada 1923, adalah partai tertua dan pilar utama oposisi sekuler di Turki. Namun dalam dekade terakhir, CHP mengalami serangkaian kekalahan elektoral yang melemahkan posisinya, termasuk kekalahan telak Kemal Kilicdaroglu dari Erdogan pada Pilpres 2023. Kegagalan itu mendorong dorongan internal untuk regenerasi kepemimpinan.

Ozgur Ozel, seorang politisi berusia 50 tahun yang sebelumnya menjabat wakil ketua CHP, muncul sebagai tokoh reformis yang menjanjikan energi baru. Dalam kongres partai November 2023, Ozel terpilih sebagai ketua umum CHP, mengalahkan Kilicdaroglu. Kemenangannya disambut sebagai momen pergantian generasi—langkah keluar dari bayang-bayang kekalahan berulang Kilicdaroglu.

Namun pada 21 Mei 2025, Pengadilan Ankara mengeluarkan putusan mengejutkan: kongres 2023 dinyatakan tidak sah karena dugaan pelanggaran prosedural dalam proses pemilihan internal. Kilicdaroglu dipulihkan secara sementara sebagai ketua, meski statusnya masih dalam sengketa. CHP segera menolak putusan tersebut dan mengajukan banding, menuduh intervensi yudisial bermotif politis.

Konteks putusan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya sistematis pemerintahan Erdogan terhadap oposisi. Pada 2024, Ekrem Imamoglu—Walikota Istanbul yang dipandang sebagai kandidat oposisi terkuat untuk Pilpres 2028—divonis penjara dalam kasus yang banyak pihak nilai politis. Kini, dengan Imamoglu tersingkir dan Ozel terancam diskualifikasi, ruang manuver oposisi semakin sempit.

Detail Demo: Ribuan Pendukung Bergerak ke Anitkabir

Demo Sabtu dimulai dari pusat Ankara dengan ribuan pendukung CHP memadati jalan-jalan utama. Ozgur Ozel memimpin barisan pawai menuju Anitkabir, mausoleum Mustafa Kemal Ataturk yang menjadi landmark spiritual nasional Turki dan simbol identitas CHP sebagai pewaris republik sekular.

Para demonstran mengibarkan bendera CHP dan poster besar wajah Ozel. Suara chanting “Pemimpin Ozgur!” menggema sepanjang rute, diselingi seruan “Pengkhianat!” yang ditujukan kepada Kilicdaroglu. Aksi ini bukan sekadar protes terhadap putusan pengadilan, tetapi juga upaya mobilisasi basis untuk menegaskan legitimasi Ozel di mata publik.

Di Anitkabir, Ozel menyampaikan pidato dengan nada keras, menolak narasi bahwa krisis ini adalah persoalan internal CHP. “Ini bukan tentang persaingan dalam partai. Ini tentang Recep Tayyip Erdogan dan rakyat,” ujar Ozel di depan massa. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan Kilicdaroglu tidak sah, terlepas dari putusan pengadilan, dan menuntut kongres partai segera digelar untuk menyelesaikan sengketa secara demokratis.

Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, Kilicdaroglu memberikan pidato terpisah di depan kantor pusat CHP untuk merayakan Idul Adha. Dia juga masuk ke dalam gedung partai dan berbicara kepada pendukungnya. “Saya akan membawa kotak suara untuk kongres partai di hadapan kalian sesegera mungkin,” kata Kilicdaroglu. “Kita akan menggelar kongres yang bersih dan transparan sepenuhnya. Anggota partai kita akan membangun pelabuhan aman bagi partai kita. Kita semua akan bersama menuju pelabuhan aman itu,” tambahnya.

Dua pidato simultan ini menegaskan fragmentasi internal CHP yang dalam—dua kubu, dua narasi, dua klaim legitimasi. Bagi pengamat, situasi ini mencerminkan risiko perpecahan permanen yang dapat melemahkan oposisi secara struktural.

Konteks Lebih Luas: Tekanan Politik terhadap Oposisi Turki

Krisis kepemimpinan CHP terjadi dalam konteks tekanan sistematis terhadap oposisi Turki selama lebih dari satu dekade. Sejak percobaan kudeta 2016, pemerintahan Erdogan memanfaatkan keadaan darurat dan reformasi yudisial untuk mempersempit ruang oposisi politik, media independen, dan masyarakat sipil.

Kasus Ekrem Imamoglu—walikota Istanbul yang pada 2019 mengalahkan kandidat koalisi Erdogan dalam pemilihan yang dipandang simbolis—menjadi contoh paling gamblang. Imamoglu, yang dianggap ancaman nyata bagi dominasi Erdogan, divonis penjara atas tuduhan menghina pejabat publik pada 2024. Vonis tersebut juga melarangnya berkontestasi dalam pemilu, praktis mengeluarkan kandidat terkuat oposisi dari arena Pilpres 2028.

Kini, dengan keputusan pengadilan terhadap Ozel, pola serupa terlihat: menggunakan jalur hukum untuk menghalangi figur oposisi yang dipandang kompetitif. Jika Ozel gagal mempertahankan posisinya, dan Imamoglu tetap dilarang, oposisi Turki akan kehilangan dua tokoh utamanya dalam waktu singkat—situasi yang dapat membuka jalan bagi kemenangan mudah Erdogan atau kandidat koalisinya pada 2028.

CHP sendiri memiliki tantangan internal yang kompleks. Partai ini telah lama terpecah antara kubu konservatif-tradisionalis yang loyal pada Kilicdaroglu dan kubu reformis-muda yang mendukung Ozel. Perpecahan ini melemahkan kohesi strategis CHP dalam menghadapi mesin politik AKP yang solid dan terorganisir.

Selain itu, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Turki terus menurun. Sejak reformasi yudisial 2017 yang memperluas kekuasaan eksekutif atas pengadilan, banyak putusan dianggap mencerminkan kepentingan politik, bukan independensi hukum. Dalam kasus Ozel, fakta bahwa putusan datang hanya dua tahun setelah kongres—dan menjelang siklus pemilu 2028—memperkuat narasi intervensi politis.

Reaksi dan Pandangan Pihak Terkait

Di dalam CHP sendiri, reaksi terbelah tajam. Faksi pendukung Ozel menolak keras legitimasi Kilicdaroglu dan menyerukan kongres luar biasa segera. Mereka berpandangan bahwa kembalinya Kilicdaroglu akan mengembalikan CHP ke era kekalahan berulang tanpa strategi pembaruan. Sebaliknya, kelompok pendukung Kilicdaroglu berpendapat bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan bahwa kongres ulang adalah cara demokratis menyelesaikan sengketa.

Pengamat politik Turki melihat situasi ini sebagai momen kritis. Dr. Selin Nasi, analis politik di Istanbul Policy Center, mengatakan kepada media lokal bahwa “CHP sedang menghadapi dilema eksistensial: jika mereka tidak segera menyatukan barisan, perpecahan ini dapat membuat mereka tidak relevan menjelang 2028.” Dia menambahkan bahwa “putusan pengadilan ini, terlepas dari validitas prosedural, tidak dapat dilihat terpisah dari pola lebih luas pembungkaman oposisi.”

Di level internasional, organisasi hak asasi manusia dan lembaga demokrasi Eropa telah lama mengkritik erosi rule of law di Turki. Laporan Freedom House 2024 menurunkan status Turki menjadi “Partly Free,” dengan catatan khusus tentang politisasi yudisial dan pembatasan kompetisi politik. Meski Turki masih menjadi anggota NATO dan kandidat (meski mandek) Uni Eropa, tekanan diplomatik atas isu demokrasi internal belum menghasilkan perubahan signifikan.

Partai-partai oposisi lain, termasuk HDP (Partai Demokratik Rakyat) yang berbasis Kurdish, juga menyuarakan solidaritas terhadap CHP, meski hubungan kedua partai secara historis tegang. HDP sendiri mengalami tekanan serupa, dengan banyak politisi dan walikota mereka ditangkap atau dipecat oleh pemerintah pusat.

Dampak dan Implikasi: Masa Depan Oposisi Turki

Krisis kepemimpinan CHP memiliki implikasi luas bagi lanskap politik Turki menjelang pemilihan presiden dan parlemen 2028. Jika Ozel berhasil mempertahankan posisinya melalui kongres ulang atau putusan banding, CHP dapat memasuki siklus pemilu dengan narasi sebagai korban represi politik—sebuah mobilisasi simpatik yang potensial menarik swing voters urban.

Namun jika Kilicdaroglu kembali berkuasa atau jika CHP terpecah menjadi dua faksi permanen, dampaknya bisa fatal. Perpecahan oposisi historis telah menjadi keuntungan utama AKP: dengan suara oposisi tercerai-berai, koalisi Erdogan dapat menang dengan margin lebih kecil namun tetap dominan.

Lebih jauh, situasi ini menggarisbawahi tantangan struktural demokrasi Turki. Ketika lembaga peradilan dapat digunakan untuk mengeluarkan kandidat oposisi dari kontestasi, dan ketika internal partai oposisi terfragmentasi oleh konflik kepemimpinan, mekanisme check and balance demokratis menjadi sangat lemah.

Bagi masyarakat Turki, khususnya pemilih muda urban yang frustasi dengan inflasi tinggi, kebebasan sipil yang menyusut, dan stagnasi ekonomi, krisis CHP menimbulkan pertanyaan: apakah oposisi mampu menawarkan alternatif yang kredibel? Jika jawabannya tidak, risiko apatisme politik atau migrasi politik ke partai-partai pinggiran dapat meningkat.

Dalam jangka pendek, fokus akan tertuju pada kongres CHP yang dijanjikan kedua kubu. Jika kongres dapat digelar secara transparan dan hasilnya diterima kedua pihak, ada peluang untuk rekonsiliasi internal. Namun jika proses tersebut justru memperparah perpecahan, CHP berisiko memasuki pemilu 2028 dalam kondisi terpecah dan lemah—skenario yang menguntungkan status quo.

Demonstrasi Sabtu di Ankara bukan sekadar ekspresi dukungan kepada Ozgur Ozel. Ini adalah simbol perlawanan terhadap narasi bahwa oposisi Turki bisa disingkirkan melalui keputusan pengadilan. Namun simbolisme saja tidak cukup. Oposisi perlu strategi konkret, kohesi internal, dan basis dukungan yang solid untuk menghadapi mesin politik yang telah berkuasa lebih dari dua dekade. Masa depan demokrasi Turki—setidaknya dalam bentuk kompetisi politik yang terbuka—bergantung pada kemampuan CHP dan oposisi lainnya untuk bertahan dan bersatu di tengah tekanan yang terus meningkat.