Minggu lalu, Gubernur Sherrill juga ditolak aksesnya ke fasilitas. Dia sejak itu mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Delaney Hall untuk ditutup. Di konferensi pers pada hari Sabtu, dia menyalahkan “kelompok ekstremis nasional” karena tiba dari luar negara bagian dan meningkatkan ketegangan. Dia menambahkan bahwa tindakan pencegahan saat ini dirancang untuk melindungi keamanan demonstran damai.
“Saya mendesak mereka yang protes di luar Delaney Hall untuk menurunkan suhu, sehingga kita dapat fokus pada para tahanan dan keluarga mereka,” kata Sherrill. Dia menyarankan bahwa tindakan pejabat negara bagian dan lokal akan membantu menghindari operasi ICE yang diperluas di New Jersey. “Saya tidak akan memberi ICE dalih untuk memperluas operasi di Delaney Hall atau di seluruh negara bagian kami. Saya tidak akan membahayakan nyawa,” katanya.
Implikasi untuk Kebijakan Imigrasi AS
Situasi di Delaney Hall mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam politik imigrasi Amerika Serikat. Di satu sisi, pemerintah federal di bawah Trump mendorong pendekatan garis keras terhadap imigrasi ilegal, memperluas kapasitas detensi dan mempercepat deportasi. Di sisi lain, banyak negara bagian dan kota yang dipimpin Demokrat menolak untuk bekerja sama, memberlakukan kebijakan “kota perlindungan” dan menolak untuk memungkinkan penegakan hukum lokal membantu ICE.
Penggunaan kontraktor swasta seperti GEO Group untuk mengelola fasilitas detensi juga telah lama menjadi sumber kontroversi. Para kritikus berpendapat bahwa motif keuntungan menciptakan insentif untuk mempertahankan tingkat penahanan yang tinggi dan mengabaikan standar perawatan yang memadai. GEO Group, yang mengoperasikan Delaney Hall, telah menghadapi tuntutan hukum dan investigasi di berbagai negara bagian terkait kondisi di fasilitas mereka.
Penolakan akses untuk pejabat terpilih seperti Gubernur Sherrill dan anggota Kongres McIver juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas. Jika pejabat publik yang dipilih secara demokratis untuk mengawasi pemerintahan ditolak kemampuan untuk memeriksa fasilitas yang beroperasi di yurisdiksi mereka, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan dan kemungkinan penyalahgunaan.
Mogok makan para tahanan, bentuk protes yang ekstrem yang mengindikasikan tingkat keputusasaan yang tinggi, menambahkan urgensi moral pada situasi tersebut. Laporan tentang makanan kedaluwarsa, kurangnya perawatan medis, dan perlakuan tidak layak, jika benar, akan merupakan pelanggaran serius terhadap standar hak asasi manusia, bahkan untuk individu yang berada dalam proses deportasi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.