PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tingkat provinsi, Rabu (17/6/2026). Dalam forum strategis itu, gubernur tegas menekankan perlunya reformasi sistem distribusi BBM agar transparan, adil, dan tidak terjebak dalam monopoli satu pihak perbankan. Instruksi Hidayat Arsani ini menjadi momentum penting bagi Bangka Belitung untuk menata ulang ekosistem energi daerah yang selama ini dinilai kurang inklusif.
Hidayat Arsani menginstruksikan agar sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi melibatkan multi-perbankan, bukan hanya satu lembaga keuangan. Langkah ini diyakini akan mempercepat integrasi layanan sekaligus mencegah kecemburuan sosial di masyarakat. Keputusan strategis ini lahir dari pengakuan bahwa ketergantungan pada satu bank penunjang menciptakan bottleneck administratif dan ketidakmerataan akses layanan di berbagai sektor ekonomi lokal.
Kekhawatiran Monopoli dan Akses Tidak Merata
“Saya ingin penyaluran dan sistem pembayaran BBM ini tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat,” tegas Hidayat Arsani di hadapan peserta rapat yang melibatkan stakeholder dari Pertamina, Disperpamsi, Disperindag, dan instansi vertikal lainnya.
Pernyataan gubernur tersebut mengindikasikan masalah nyata yang dihadapi industri BBM di Bangka Belitung. Ketika sistem pembayaran dan verifikasi kuota hanya bisa diproses melalui satu bank tertentu, pelaku usaha kecil—khususnya nelayan, petani, dan pengusaha transportasi—sering mengalami hambatan administratif. Mereka harus membuka rekening di bank pilihan, mengikuti prosedur yang ketat, dan menunggu lama untuk pencairan dana atau verifikasi status pembeli BBM bersubsidi.
Situasi ini juga berdampak pada sektor informal. Kelompok nelayan tradisional, yang merupakan pengguna Biosolar bersubsidi terbesar di kepulauan, kerap menemui kendala administratif ketika bank penunjang memberikan persyaratan yang rumit atau jaringan ATM yang terbatas di pulau-pulau kecil.
Transparansi dan Keadilan Pelayanan Publik
Gubernur menggarisbawahi bahwa reformasi sistem distribusi BBM bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan isu fundamental terkait keadilan dan kepercayaan publik. Ketika satu bank mendominasi, muncul kekhawatiran bahwa akses dan kecepatan layanan tidak merata di seluruh daerah. Di wilayah terpencil atau pulau-pulau kecil, konsumen sering mendapat perlakuan berbeda dibanding di kota besar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.