JAKARTA, JOURNALARTA.COM — Mutasi Polri Juni 2026 menggeser 1.121 personel per 25 Juni 2026 melalui tujuh Surat Telegram Kapolri. Rotasi itu mencakup dua Kapolda baru, tiga Wakapolda, 190 Kapolres, sampai pejabat utama di Mabes Polri.
Gelombang mutasi ini langsung mengubah peta kepemimpinan di daerah dan pusat. Saat semester kedua berjalan dan beban pengamanan tetap tinggi, pergantian jabatan besar-besaran seperti ini akan memengaruhi ritme kerja satuan, dari pelayanan publik sampai respons keamanan di lapangan.
Mutasi Polri Juni 2026 terbit lewat 7 surat telegram
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan mutasi tersebut adalah bagian dari pola rutin organisasi. Menurut dia, rotasi jabatan dipakai untuk menjaga penyegaran dan memperkuat kinerja satuan.
“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat, 26 Juni 2026.
Data resmi yang dirangkum dari Divhumas Polri menyebut mutasi itu tertuang dalam tujuh Surat Telegram Kapolri yang terbit pada 25 Juni 2026. Perpindahan jabatan tidak berhenti di level pimpinan daerah. Banyak posisi operasional ikut bergeser, termasuk di tingkat polres yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Skalanya besar. Seribu lebih personel bergerak dalam satu gelombang. Bagi organisasi sebesar Polri, pergeseran seperti ini bukan cuma soal kursi jabatan. Ini soal arah kerja, pembagian tanggung jawab, dan kecepatan komando di lapangan.
Dua Kapolda dan tiga Wakapolda ikut berganti
Di jajaran Kapolda, dua nama baru masuk. Brigjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh. Sementara Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru mendapat amanah sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Level wakapolda juga berubah. Kombes Pol Iwan Saktiadi ditetapkan sebagai Wakapolda Banten, Brigjen Pol Arif Budiman menjadi Wakapolda Maluku, dan Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu mengisi posisi Wakapolda Papua Barat Daya.
Perpindahan di level ini penting. Kapolda dan wakapolda memegang kendali utama atas kebijakan keamanan daerah, pengawasan operasi, penanganan konflik, sampai koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur TNI. Saat orangnya berganti, gaya koordinasi juga ikut berubah. Kadang halus. Kadang terasa cepat.
Rotasi semacam ini juga sering dibaca publik sebagai sinyal penataan prioritas. Di wilayah yang punya dinamika sosial tinggi, figur baru di pucuk komando bisa menentukan seberapa sigap aparat membaca potensi gangguan kamtibmas dan seberapa dekat layanan polisi ke warga.
190 Kapolres bergeser, Polwan naik jabatan
Mutasi Polri Juni 2026 juga menyentuh 190 jabatan kapolres, kapolresta, dan kapolrestabes. Polri menyebut rotasi ini menjadi bagian dari pembinaan karier sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi di wilayah.
Di gelombang yang sama, ada promosi bagi 45 polisi wanita. Sebanyak 17 Polwan di antaranya naik menjadi kapolres IIIA2. Ini menunjukkan ruang karier bagi personel perempuan di satuan kewilayahan semakin terbuka, terutama pada posisi yang menuntut kemampuan manajerial dan kepemimpinan lapangan.
Polri juga membentuk satu Polresta baru di Ibu Kota Nusantara. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan pengamanan di kawasan yang terus berkembang dan memerlukan struktur kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran satuan baru berarti pola layanan, pengawasan wilayah, dan kesiapsiagaan keamanan harus segera disusun dari awal.
Beberapa nama yang ikut tercatat dalam rotasi antara lain AKBP Ade Papa Rihi sebagai Kapolres Tasikmalaya dan AKBP Jonathan David Harianthono sebagai Kapolres Salatiga. Nama-nama lain tersebar di banyak daerah dan akan menjalankan tugas sesuai surat keputusan resmi masing-masing jabatan.
Gelombang mutasi Polri 2026 sejak awal tahun
Gelombang 25 Juni ini bukan yang pertama pada 2026. Pada Januari, Polri memutasi 85 pati dan pamen lewat ST/99/I/KEP/2026 dan ST/143/I/KEP/2026. Saat itu, Irjen Johnny Eddizon Isir bergeser menjadi Kapolda Sumatera Selatan.
Lalu pada Mei, Polri kembali merombak 108 pati dan pamen melalui ST/960/V/KEP/2026. Dalam gelombang itu, Komjen R.Z. Panca Putra ditunjuk sebagai Kalemdiklat Polri, sementara sembilan Kapolda berganti, termasuk di Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Rangkaian mutasi besar sejak awal tahun memberi gambaran adanya penataan ulang di banyak lini. Bagi publik, dampaknya terasa saat pejabat baru mulai bekerja di wilayahnya. Gaya kerja, prioritas patroli, dan respons terhadap isu lokal bisa ikut berubah. Cepat atau lambat, warga akan merasakan bedanya di layanan yang paling dekat: laporan polisi, pengaturan lalu lintas, sampai kecepatan respons saat ada persoalan keamanan.
Trunoyudo menegaskan mutasi bukan sekadar perpindahan kursi. “Penyegaran organisasi, pembinaan karier, dan efektivitas tugas menjadi bagian dari tujuan mutasi,” ujarnya.
Di lapangan, publik akan menunggu satu hal sederhana: apakah pejabat baru bisa bergerak cepat dan membuat layanan polisi terasa lebih dekat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.