BALIKPAPAN — tunggakan pajak daerah di Kota Balikpapan mulai dicicil oleh sejumlah wajib pajak, menurut Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu, 28 Juni. Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, menyebut beberapa jenis pajak besar sudah masuk tahap pembayaran bertahap.
“Beberapa jenis pajak yang besar sudah melakukan pembayaran, ada yang mencicil,” kata Idham di Balikpapan, seperti dikutip dari ANTARA. Skema itu, kata dia, sah selama mengacu pada ketentuan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang berlaku.
Pola ini penting bagi kas daerah. Setoran pajak yang mengalir, meski tidak sekaligus, membantu pemerintah kota menjaga ritme penerimaan di saat sebagian dunia usaha masih bergerak pelan. Bagi pelaku usaha yang sempat menahan pembayaran, cicilan memberi ruang napas. Bagi pemda, ada kepastian bahwa utang pajak tidak berhenti di meja penagihan.
Skema angsuran dianggap legal oleh BPPDRD Balikpapan
Idham menjelaskan, BPPDRD tidak menutup pintu bagi wajib pajak yang punya kendala arus kas. Mekanisme angsuran bisa ditempuh sepanjang ada dasar administrasi yang jelas. Dalam praktiknya, kebijakan itu disusun untuk tetap menjaga kepatuhan tanpa memutus hubungan dengan pelaku usaha.
Langkah ini juga menunjukkan cara pemerintah daerah bekerja lebih lentur. Tidak semua tunggakan bisa diselesaikan sekaligus. Ada usaha yang masih pulih, ada yang butuh waktu untuk menata ulang pembukuan, dan ada pula yang memang harus mengikuti mekanisme penyelesaian piutang sesuai aturan.
“Mekanisme pembayaran dengan skema angsuran tersebut legal dan diperbolehkan,” ujar Idham. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu merujuk pada perda dan perwali yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi finansial tertentu dari wajib pajak.
Dalam konteks daerah, pesan ini cukup jelas. Pemerintah tidak semata mengejar angka, melainkan juga memastikan pembayaran tetap masuk tanpa memicu konflik baru dengan dunia usaha. Jalurnya administratif. Bukan jalan pintas.
Piutang lama masih besar, sebagian masuk proses penghapusan
Soal total piutang pajak daerah, BPPDRD mengakui nilainya masih besar bila merujuk pada laporan keuangan pemerintah daerah. Namun angka besar itu tidak semuanya mencerminkan utang baru. Sebagian berasal dari piutang lama yang kini sedang diselesaikan atau diproses penghapusannya sesuai mekanisme administrasi.
Penjelasan ini penting karena angka piutang pajak kerap terlihat mencolok di laporan. Padahal, tidak seluruhnya bisa dibaca sebagai penagihan yang masih aktif. Ada komponen lama yang memang harus dibersihkan agar catatan keuangan daerah lebih rapi dan realistis.
Proses penyelesaian piutang lama juga berhubungan dengan akurasi data. Bila pencatatan rapi, pemerintah daerah bisa membedakan mana piutang yang masih layak ditagih, mana yang sudah tak efektif, dan mana yang perlu ditutup lewat prosedur resmi. Tanpa pembenahan seperti ini, angka piutang bisa terus menggantung dari tahun ke tahun.
Bagi pembaca, dampaknya terasa sederhana tapi nyata. Saat piutang tertib, ruang fiskal daerah lebih mudah dibaca. Pemerintah bisa menilai potensi pendapatan dengan lebih jernih, sementara pelaku usaha pun tahu posisi kewajibannya dengan lebih tegas.
Sektor restoran dan hotel ikut diawasi
Di sisi lain, tunggakan pajak dari sektor rumah makan dan restoran masih terus ditangani tim intensifikasi perpajakan daerah. BPPDRD memilih pendekatan persuasif untuk mendorong pelaku usaha segera melunasi kewajiban mereka.
“Untuk itu, BPPDRD terus melakukan pendekatan persuasif agar para pelaku usaha sektor kuliner tersebut segera melunasi kewajibannya,” tutur Idham. Sektor ini memang sensitif. Arus kas usaha kuliner sangat dipengaruhi jumlah pengunjung, biaya bahan baku, dan kondisi ekonomi harian.
Idham juga menyebut realisasi penerimaan pajak daerah tahun ini masih berjalan stabil secara umum, mirip pola tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, situasi itu cukup baik karena perekonomian belum sepenuhnya pulih optimal.
Namun, tidak semua pos bergerak sama. Pajak hotel, misalnya, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Fluktuasi seperti ini lazim terjadi, tapi tetap berpengaruh pada komposisi penerimaan daerah. Satu sektor melemah, tekanan langsung terasa di target keseluruhan.
Di titik ini, pembayaran bertahap dari wajib pajak besar menjadi kabar yang penting. BPPDRD memastikan ada satu wajib pajak besar dengan tunggakan hingga miliaran rupiah yang sudah mencicil kewajibannya sebanyak 24 kali selama dua tahun. Angka itu memberi gambaran konkret: penagihan berjalan, dan sebagian utang sudah masuk rel pembayaran yang lebih pasti.
Catatan itu juga memperlihatkan bahwa penyelesaian tunggakan pajak daerah tidak selalu berlangsung cepat. Kadang perlu 24 kali cicilan. Kadang butuh dua tahun. Tapi satu hal jelas: uang yang sempat tertahan mulai bergerak kembali ke kas daerah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.