MANOKWARI — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat pencapaian yang mengesankan: belanja kementerian dan lembaga hingga akhir Mei 2026 sudah menyentuh Rp1,49 triliun. Lonjakan 51,4 persen dibanding periode sama tahun lalu menunjukkan pemerintah pusat mulai mempercepat eksekusi anggaran di ujung timur Indonesia ini.
Plh Kepala KPPN Manokwari Rokky Zaki Vijay mengatakan pencapaian tersebut merepresentasikan penyerapan 38,2 persen dari total pagu anggaran Rp3,93 triliun yang dialokasikan untuk sektor K/L di wilayah kerja KPPN Manokwari. Momentum ini berlanjut kuat di bulan Mei—realisasi belanja meningkat 23 persen dibanding April 2026.
“Hampir semua komponen belanja menunjukkan akselerasi,” ungkap Rokky saat dihubungi di Manokwari, Sabtu (31/5/2026). Tren ini mencerminkan komitmen institusi pusat untuk memastikan program-program pembangunan di Papua Barat, wilayah strategis perbatasan timur, dapat berjalan lebih efektif dan terukur dalam tahun anggaran 2026.
Belanja Pegawai Jadi Pilar Utama
Komposisi belanja mengungkapkan prioritas operasional yang jelas. Belanja pegawai mendominasi dengan realisasi Rp856,94 miliar dari pagu Rp1,74 triliun—atau 49,1 persen. Komponen ini mencakup gaji, honor, dan tunjangan fungsional pegawai kementerian dan lembaga yang tersebar di wilayah Papua Barat.
Setelahnya, belanja modal mencapai Rp253,41 miliar (34,7% dari pagu Rp731,09 miliar), belanja barang dan jasa Rp386,03 miliar (26,9% dari Rp1,43 triliun), dan belanja lain-lain Rp3,53 miliar (19,8% dari pagu Rp17,84 miliar). Porsi belanja modal yang masih sekitar sepertiga dari pagu menunjukkan ruang akselerasi investasi aset masih terbuka lebar menjelang akhir tahun.
Mengapa belanja pegawai begitu dominan? Biaya operasional institusi pemerintah di daerah terpencil memang relatif tinggi—mulai dari penggajian sesuai standar nasional, tunjangan khusus daerah, hingga alokasi cuti dan kesejahteraan. Struktur ini wajar untuk wilayah seperti Papua Barat yang jauh dari pusat dan memerlukan insentif khusus agar pegawai bersedia mengabdi.
Pertahanan Kuasai Anggaran Terbesar
Di tingkat kementerian, Kementerian Pertahanan memuncaki daftar dengan realisasi belanja Rp441,8 miliar. Angka ini jauh melampaui institusi lainnya.
Peringkat kedua Kementerian Pekerjaan Umum Rp300,2 miliar, ketiga Polri Rp230,5 miliar, kemudian Kementerian Agama Rp85,2 miliar, Perhubungan Rp64,9 miliar, Kemendiktisaintek Rp59,4 miliar, Mahkamah Agung Rp51,3 miliar, Kehutanan Rp41,0 miliar, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp34,3 miliar, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp6,6 miliar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.