SAN SALVADOR — Partai penguasa El Salvador secara resmi mengesahkan pencalonan Presiden Nayib Bukele untuk pemilihan presiden Februari 2027 pada Senin lalu, membuka jalan bagi upayanya menjadi presiden untuk ketiga kalinya berturut-turut. Keputusan ini menuai kritik tajam dari kalangan hukum dan advokat hak asasi manusia.
Partai Bukele, Nuevas Ideas, yang menguasai mayoritas besar di majelis legislatif, menggelar pemilihan internal hari Minggu dan mengumumkan hasilnya di media sosial Senin. Wakil Presiden Félix Ulloa akan kembali menjadi pendamping Bukele dalam pemilihan mendatang.
Perjalanan Kekuatan Bukele di El Salvador
Bukele, berusia 44 tahun, mengambil alih kekuasaan Juni 2019 sebagai presiden termuda di kawasan itu. Sejak awal, dia terus menikmati tingkat persetujuan publik yang tinggi. Ketika memenangkan pemilihan ulang Februari 2024 dengan hampir 85% suara sah, langkah itu langsung dikecam para ahli konstitusi. Mereka mengatakan Bukele melanggar larangan pemilihan ulang berturut-turut.
Kritikus menuduh Bukele secara ilegal mengganti hakim Pengadilan Konstitusional dan jaksa agung negara untuk memusatkan kekuasaannya. Ingrid Escobar, pengacara dan direktur organisasi El Salvador Humanitarian Legal Aid, menyebut upaya meraih periode ketiga tidak konstitusional.
“Tetap berkuasa adalah cara menghindari pertanggungjawaban atas tindakan korupsi berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.
Reforma Konstitusi yang Kontroversial
Pada September 2021, Pengadilan Konstitusional El Salvador mengeluarkan putusan yang mengizinkan pemilihan ulang presiden hanya untuk “satu periode saja.” Namun majelis legislatif yang dikuasai partai penguasa kemudian menyetujui reforma konstitusi Juli 2025 untuk memungkinkan pemilihan ulang presiden tanpa batas.
Reforma tersebut menghapus hukuman pencabutan hak kewarganegaraan bagi mereka yang mempromosikan pemilihan ulang presiden, dan melarang pencalonan bagi mereka yang pernah menjadi presiden di periode sebelumnya.
Periode kepemimpinan presiden juga diperpanjang dari lima menjadi enam tahun, dan pemilihan presiden dimajukan menjadi 2027. Sebelumnya, konstitusi memungkinkan pemilihan kembali presiden mantan hanya setelah 10 tahun meninggalkan jabatan.
Bukele membela reforma konstitusi yang disetujui majelis legislatif. Dia menyatakan bahwa “90% negara-negara maju memperbolehkan pemilihan ulang tak terbatas kepala pemerintah mereka dan tidak ada yang merasa keberatan.” Dia menambahkan bahwa ketika negara kecil dan miskin seperti El Salvador berusaha melakukan hal yang sama, “tiba-tiba saja hal itu dianggap akhir dari demokrasi.”
Kemenangan Keamanan, Kontroversi Hak Asasi
Rakyat El Salvador mengakui keberhasilan kebijakan keamanan Bukele. Negara itu menerapkan keadaan darurat selama empat tahun yang telah menahan lebih dari 90.000 warga El Salvador. Hasilnya dramatis: tingkat pembunuhan menurun drastis dan warga merasa lebih aman.
Pada 2015, El Salvador mencatat salah satu tahun paling ganas dengan 6.656 pembunuhan dan tingkat homisida 106 per 100.000 penduduk. Pada akhir 2025, negara itu mencapai rekor terendah dalam homisida—hanya 82 kasus—menurut statistik pemerintah.
Namun biaya kemanusiaan terungkap. Lebih dari 500 orang telah meninggal di penjara sejak dimulainya keadaan darurat, sebagian besar karena alasan kesehatan tetapi beberapa terkait kekerasan, menurut organisasi hak asasi manusia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.