JAKARTA — Fenomena sekolah dasar negeri yang sepi peminat di berbagai daerah kini menggugah perhatian pimpinan legislatif tertinggi negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menganggap situasi ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan peringatan serius bagi pemerintah untuk menata ulang strategi pendidikan dasar nasional.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” ujar Puan dalam pernyataan tertulis pada 16 Juli 2026.
Masalah ini terjadi dalam konteks pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Beberapa sekolah dasar negeri di kota-kota tertentu malah tidak mendapatkan satupun pendaftar siswa baru, sementara yang lain hanya menerima 1-5 murid. Angka-angka itu jelas jauh di bawah kapasitas normal operasional sebuah sekolah.
Pemetaan Nasional Jadi Kunci
Puan mendesak pemerintah melakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah kekurangan siswa di sekolah-sekolah negeri itu merupakan fenomena yang terjadi secara meluas di seluruh negara atau hanya kasus-kasus terisolir di beberapa wilayah tertentu. Pendekatan berbeda akan diperlukan bergantung pada hasil identifikasi tersebut.
“Jika memang hanya kasuistik pada daerah tertentu, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah. Namun, jika fenomena itu terjadi di banyak daerah, solusinya tak bisa sekadar ditutup atau digabung dengan sekolah lain,” jelasnya.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yakin masalah rendahnya minat calon siswa baru terhadap sekolah negeri dipicu oleh berbagai faktor kompleks.
Mulai dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah dasar negeri, perpindahan penduduk ke daerah lain, hingga tren penurunan jumlah anak usia sekolah secara demografis. Semua aspek itu perlu dikaji secara komprehensif.
Kualitas Jadi Prasyarat Utama
Puan menekankan bahwa solusi tidak bisa bersifat parsial atau sepihak. Pemerintah tidak bisa sekadar memerintahkan keluarga untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri tanpa terlebih dahulu memastikan institusi pendidikan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah.
“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” terangnya.
Artinya, pemerintah harus melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, fasilitas, dan manajemen di tingkat dasar sebelum mengharapkan kepercayaan publik kembali. Tanpa itu, persuasi pemerintah untuk memilih sekolah negeri akan terasa hampa.
Masalah ini mencerminkan dilema pendidikan Indonesia yang lebih luas: seiring meningkatnya tuntutan kualitas dari orangtua, kepercayaan terhadap sekolah negeri—yang notabene didukung dana publik—justru melemah.
Banyak keluarga kini beralih ke sekolah swasta, madrasah, atau homeschooling meskipun biayanya lebih besar. Fenomena sepinya peminat sekolah dasar negeri adalah gejala nyata dari krisis kepercayaan itu.
Desakan Puan untuk melakukan pemetaan nasional membuka ruang bagi pemerintah—khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Tanpa data akurat tentang sebaran dan penyebab masalah, risiko solusi yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sangat besar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.