Puan Bicara Penguatan Tata Kelola Publik Hadapi Ancaman Siber

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan urgensi adaptasi sistem pengawasan negara di tengah pesatnya perkembangan ancaman siber dan transformasi digital. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan delegasi *Australian National Audit Office* (ANAO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2027).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, tersebut, Puan menyoroti bagaimana kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara kian menuntut perhatian serius. Menurutnya, lembaga audit di kedua negara perlu meningkatkan kolaborasi agar pengawasan tata kelola publik tidak tertinggal oleh teknologi yang terus berubah.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Negara

Delegasi ANAO yang dipimpin langsung oleh *Auditor-General for Australia*, Caralee McLiesh, hadir untuk memperkuat sinergi dengan BPK RI. Puan menilai kemitraan ini sebagai langkah strategis bagi kedua negara untuk bertukar pengalaman terkait integritas institusi dan efektivitas pengawasan keuangan negara.

Bagi publik, penguatan tata kelola ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika sistem pengawasan lebih transparan dan mampu menangkal ancaman siber, alokasi anggaran negara menjadi lebih terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan yang terorganisir.

Adopsi Prinsip *Value for Money*

Dalam diskusi tersebut, Puan menyatakan ketertarikannya terhadap praktik audit di Australia yang menerapkan prinsip *value for money*. Metode ini tidak sekadar mencari biaya termurah, tetapi mengedepankan keseimbangan antara kualitas jangka panjang, risiko, dan ketepatan peruntukan anggaran.

“Kami sangat tertarik mendengar bagaimana parlemen dan lembaga audit saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga,” ujar Puan saat menyambut delegasi.

Langkah ini selaras dengan agenda reformasi kelembagaan yang sedang dikejar Indonesia, terutama dalam upaya penyelarasan standar tata kelola internasional untuk mendukung proses aksesi ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Puan menambahkan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui integritas yang terjaga dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara.

Tantangan Digital di Sektor Publik

Transformasi digital yang masif di sektor layanan publik membawa konsekuensi nyata berupa kerentanan keamanan siber. Puan menekankan bahwa pengawasan manual saja tidak cukup lagi. Pendekatan audit kini menuntut integrasi teknologi yang mumpuni agar setiap celah dalam sistem keuangan negara dapat terlindungi dari serangan siber yang kian canggih.

Kunjungan ANAO ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas SDM di BPK RI maupun DPR RI terkait pertukaran informasi dan pendidikan pelatihan audit di era digital. Sinergi ini tidak hanya berhenti pada formalitas kunjungan, tetapi diharapkan berlanjut pada aksi nyata demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Ringkasan Poin Penting:
1. DPR RI mendorong penguatan sistem pengawasan yang adaptif terhadap ancaman siber dan penggunaan AI dalam layanan publik.
2. Kerjasama antara BPK RI dan ANAO Australia berfokus pada pertukaran praktik audit *value for money* serta peningkatan integritas institusi.
3.

Penguatan tata kelola publik menjadi fondasi utama Indonesia dalam mendukung proses aksesi ke OECD dan membangun kepercayaan masyarakat.