Belanja Subsidi dan Kompensasi Melonjak Jadi Rp 233 Triliun

JAKARTA — Pemerintah mencatatkan realisasi belanja subsidi serta kompensasi energi yang melonjak signifikan sepanjang semester I 2026. Data terbaru menunjukkan angka pengeluaran negara untuk pos tersebut telah menembus Rp 233 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, total belanja tersebut sudah menyerap sekitar 52,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 44,4 persen secara tahunan, mengingat pada periode yang sama tahun lalu, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 161,4 triliun.

Purbaya memaparkan rincian angka tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Realisasi Rp 233 triliun itu terbagi hampir seimbang, yakni Rp 116 triliun untuk subsidi dan Rp 116,9 triliun untuk pembayaran kompensasi.

Faktor Pemicu Kenaikan Subsidi

Lonjakan drastis dalam pos belanja ini dipicu oleh perpaduan antara gejolak harga komoditas global dan tekanan nilai tukar. Purbaya menyoroti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sempat melonjak di atas US$ 100 per barel pada periode Maret hingga Mei 2026. Padahal, pada awal tahun, harga sempat tertahan di level US$ 60 per barel.

Selain harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bergerak di kisaran Rp 17.900 turut memperberat beban fiskal. Pemerintah terpaksa menanggung selisih biaya produksi yang lebih mahal agar harga BBM subsidi serta tarif listrik tetap terjaga di tingkat masyarakat.

Peningkatan volume konsumsi juga berkontribusi besar. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penyaluran BBM bersubsidi tumbuh 7,8 persen, sementara volume LPG 3 kilogram meningkat 2 persen. Di sisi lain, jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga bertambah 2,1 persen dibandingkan semester I 2025.

Beban Subsidi Pupuk dan Dampaknya

Bukan hanya sektor energi yang menyedot anggaran, sektor pangan juga mencatat kenaikan realisasi subsidi. Purbaya menyebut subsidi pupuk menjadi pendorong utama peningkatan belanja non-energi. Volume penyaluran pupuk bersubsidi melonjak hingga 21,4 persen, sementara jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertambah 3,6 persen.

Bagi masyarakat, fenomena ini menegaskan posisi APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik global adalah upaya langsung untuk menjaga daya beli rumah tangga agar tidak tergerus inflasi harga energi.

Ketahanan fiskal dalam membiayai subsidi yang mencapai Rp 233 triliun dalam waktu enam bulan tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah kini harus berhitung lebih cermat untuk menjaga keberlanjutan anggaran hingga akhir tahun, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih sangat dinamis dan sulit diprediksi.