Kemenaker juga menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancang khusus sebagai jaring pengaman bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan total anggaran Rp1,2 triliun, program ini menyasar 17 juta peserta yang tersebar di berbagai sektor industri.
Yassierli menyebutkan bahwa mereka adalah kelompok penerima manfaat terbesar saat ini, sekaligus menjadi simbol perlindungan nyata bagi pekerja yang terpaksa dirumahkan.
Kinerja Anggaran yang Solid
Beranjak dari skema bantuan sosial, realisasi APBN 2025 secara keseluruhan di Kemenaker juga menunjukkan performa yang cukup sehat. Hingga pertengahan 2026, lembaga ini berhasil menyerap 90,21 persen dari total anggaran Rp3,66 triliun. Catatan ini di luar alokasi dana BSU dan pagu blokir sebesar Rp1,29 triliun.
Tidak hanya soal belanja negara, sektor pendapatan pun menunjukkan hasil positif. Kemenaker berhasil mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,24 triliun. Angka ini jauh melampaui target yang dipatok pemerintah di awal tahun, yakni Rp1,54 triliun. Jika dikalkulasi, realisasi PNBP mencapai 144,8 persen.
Pemerintah kini mulai menyisir kembali data yang tersisa. Fokus utama ke depan adalah memastikan sisa 5 persen BSU yang belum tersalurkan segera menemukan titik terang melalui perbaikan database yang lebih akurat. Harapannya, seluruh hak pekerja yang terdaftar bisa segera terselesaikan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas keuangan negara yang telah dijaga selama periode berjalan ini.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.