Gubernur BI Baru Harus Memimpin Koordinasi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Bank Indonesia tidak boleh lagi bersikap pasif dan harus segera mengambil peran utama memimpin koordinasi lintas kementerian guna menghentikan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah taktis ini mendesak dilakukan oleh kepemimpinan bank sentral demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menegaskan bahwa transformasi kepemimpinan di lingkungan Bank Indonesia (BI) kini menjadi kebutuhan mutlak. Dampak dari pelemahan mata uang yang terus berlanjut ini berisiko menekan daya beli masyarakat serta mengganggu kepastian usaha di sektor riil jika tidak segera diatasi melalui langkah konkret lintas sektoral.

Meluruskan Tanggung Jawab Stabilitas Rupiah

Didik menyoroti adanya kesalahpahaman yang kerap berkembang di ruang publik terkait merosotnya nilai tukar. Banyak pihak keliru mengarahkan tudingan kepada Kementerian Keuangan, padahal undang-undang secara tegas mengamanatkan mandat stabilitas moneter kepada bank sentral.

“Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini,” ujar Didik.

Gubernur BI yang mendatang dinilai sebagai pejabat kunci yang paling bertanggung jawab atas nasib pergerakan rupiah ke depan. Kendati demikian, BI tidak bisa bekerja sendiri di dalam ruang hampa. Sinergi ketat wajib terjalin dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Kementerian Perindustrian.

Sektor Riil Jadi Kunci Penyelamat mata uang

Kekuatan rupiah tidak terlepas dari kondisi fundamental sektor riil, mulai dari kinerja neraca perdagangan, realisasi arus investasi, hingga kebijakan fiskal pemerintah. Atas dasar itu, koordinasi yang dibangun BI dengan jajaran kementerian tidak boleh sekadar menjadi formalitas di atas kertas.

“Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini, hanya melaksanakan tugas moneter saja. Tetapi perlu memainkan peran memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang,” tegas Didik.

Upaya memperkuat cadangan devisa misalnya, tidak akan pernah optimal jika hanya mengandalkan intervensi moneter. Pasalnya, pasokan valuta asing sangat bergantung pada kinerja ekspor dan arus investasi asing langsung. Di sinilah kepemimpinan BI diuji untuk menyatukan visi dalam mengendalikan impor serta memacu produktivitas industri nasional.

Instrumen Suku Bunga Mulai Kehilangan Taji

Strategi konvensional BI yang berulang kali mengandalkan kenaikan suku bunga acuan dinilai sudah tidak lagi efektif meredam depresiasi rupiah. Kebijakan moneter ketat tersebut justru membawa efek samping yang mengorbankan roda perekonomian domestik.

“Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Dampaknya justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi,” urai Didik.

Kombinasi instrumen moneter dan non-moneter harus dijalankan secara paralel. Peran BI harus diperluas, melampaui tugas rutin mengatur suku bunga, mengelola sistem pembayaran seperti RTGS dan QRIS, atau menerbitkan uang kartal semata.

“Tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan kebijakan moneter. Ketika masalah nilai tukar kritis, BI harus tampil dalam kepemimpinan moneternya dan melakukan koordinasi menyeluruh dengan pemerintah,” kata Didik.