Tidak ada ruang untuk asal-asalan. Partai menuntut setiap kadernya di legislatif agar melek anggaran. Pengawasan keuangan daerah yang transparan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak.
Pendekatan ini selaras dengan jargon ekonomi kerakyatan yang terus diusung partai, di mana setiap sen uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata—bukan proyek sia-sia atau belanja birokrasi yang gemuk.
Syamsuriansyah mengakui bahwa tantangan di daerah seringkali berat. Tekanan politik dan kepentingan kelompok kerap membayangi proses pembahasan anggaran. Namun, dorongan dari pimpinan pusat untuk tetap konsisten mengawal alokasi dana membuat langkahnya lebih ringan. Ia memastikan pola pengawasan ketat ini akan terus berlanjut pada periode anggaran berikutnya.
Apresiasi ini kini menjadi standar baru bagi fraksi-fraksi Perindo lainnya di tanah air. Usai gelaran Bimtek, Syamsuriansyah berencana membawa pulang “oleh-oleh” berupa metodologi pengawasan yang lebih tajam. Fokusnya tetap sama: memastikan APBD Lombok Barat benar-benar menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Langkah selanjutnya bagi Syamsuriansyah adalah melakukan evaluasi mendalam atas serapan anggaran di semester kedua tahun ini. Ia berkomitmen untuk terus memantau setiap realisasi program yang telah disepakati, memastikan tidak ada lagi kebocoran atau keterlambatan distribusi manfaat bagi warga Lombok Barat di sisa masa jabatannya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.