JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna memastikan sebanyak 35.334 unit koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026. Proyek strategis ini melibatkan kolaborasi antara TNI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung ketahanan pangan dan distribusi logistik di pedesaan.
Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan bahwa pihaknya berupaya memenuhi target penyelesaian tersebut sesuai jadwal. “Kami bekerja sama dengan Agrinas. Insyaallah di tahun 2026 bulan Agustus nanti kami akan bisa menyelesaikan 35.334,” ujar Tandyo dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (28/7).
Fungsi Infrastruktur, Bukan Kompetitor UMKM
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini bukan untuk menyaingi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah ada. Sebaliknya, KDMP diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi sebagai saluran penyaluran barang subsidi serta bantuan sosial bagi masyarakat di tingkat desa.
“Koperasi ini bukan supermarket, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” kata Zulkifli. Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan total pembangunan mencapai 83.000 unit secara bertahap, dengan dampak operasional yang diharapkan mulai dirasakan masyarakat pada Oktober 2026.
Skema Operasional dan Peran Manajer
Persiapan operasional koperasi kini memasuki tahap krusial, termasuk penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum tata kelola.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pemerintah akan menanggung gaji manajer koperasi melalui dana APBN selama masa awal operasional selama dua tahun. Setelah periode tersebut, gaji manajer diharapkan bersumber dari pendapatan mandiri koperasi.
Terdapat 29.830 calon manajer yang saat ini tengah menjalani pelatihan manajerial dan sertifikasi kompetensi untuk disebar ke seluruh unit koperasi yang telah selesai dibangun.
Selain fokus pada manajer, rancangan Perpres yang sedang difinalisasi juga mengatur aspek permodalan, perizinan, hingga penugasan penyaluran barang kebutuhan pokok seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi.
Sinergi Bansos dan Logistik
Rencana strategis ini juga menyentuh sektor bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kementeriannya tengah menjajaki uji coba penyaluran program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), melalui 900 titik KDMP yang telah siap beroperasi.
Dalam mekanismenya, bank Himbara akan membuka perwakilan agen di gerai koperasi, sehingga data penerima manfaat tetap terintegrasi dengan sistem perbankan nasional.
Meski target pembangunan cukup ambisius, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui adanya tantangan lapangan terkait penyediaan lahan di sejumlah daerah.
Pihaknya memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari gudang hingga sarana logistik, terus dikebut agar target per Agustus 2026 tercapai.
Pemerintah menekankan bahwa masyarakat perlu memahami proses ini masih berada pada tahap pembangunan fisik dan penyiapan kelembagaan sebelum beroperasi penuh.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.