Marinus Gea Dorong Pendampingan Psikologis untuk Anak Korban Aksi Kekerasan Massa di Bali

Jeritan histeris seorang bocah kelas 1 SD saat melihat ayahnya meregang nyawa di depan mata kepala sendiri menjadi pemandangan yang menyayat hati. Peristiwa kekerasan massa yang pecah di Bali baru-baru ini bukan sekadar insiden kriminal biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan lubang menganga pada mental generasi penerus.

Anggota MPR sekaligus Komisi XIII DPR, Marinus Gea, langsung pasang badan. Ia mendesak pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak tinggal diam dan segera menerjunkan tim ahli guna memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam aksi beringas tersebut.

Bagi Marinus, luka yang membekas di benak anak sekecil itu bukan urusan sepele. “Saya sangat prihatin karena anak yang baru duduk di kelas 1 SD harus menyaksikan langsung ayahnya meninggal dunia akibat tindakan kekerasan tersebut. Peristiwa ini meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam,” kata Marinus saat memberikan keterangan resmi, Rabu (29/7/2026).

Ancaman Trauma Berkepanjangan

Melihat anak usia dini berhadapan dengan kekejaman nyata tentu bukan hal wajar. Marinus mengingatkan bahwa dampak dari kengerian itu bisa bertahan menahun. Jika tidak segera dipotong rantai traumanya melalui penanganan profesional, masa depan sang anak sedang dipertaruhkan. Trauma tidak mengenal kompromi.

Ia menyoroti bahwa gangguan mental pascatrauma pada anak sering kali tidak tampak dari luar, namun merusak dari dalam. “Dampaknya bisa memengaruhi perkembangan mental, emosional, bahkan masa depannya apabila tidak segera mendapatkan pendampingan yang memadai,” imbuh legislator yang konsisten mengawal isu kesejahteraan sosial ini.

Negara tidak bisa cuci tangan. Marinus menegaskan bahwa pemerintah punya tanggung jawab konstitusional untuk hadir melindungi warganya yang paling rentan. Ketika anak-anak berhadapan dengan tindak pidana sadis, mereka adalah pihak yang paling tidak berdaya. Perlindungan bagi mereka adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan administratif atau birokrasi yang lambat.

Mandat Hukum yang Jelas

Guna memperkuat desakannya, Marinus merujuk pada landasan hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur dengan gamblang kewajiban negara. Di sana tertulis jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan yang layak.

“Negara harus memastikan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan serta mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan. Ini bukan sekadar kewajiban sosial, tapi mandat konstitusional,” tegasnya dengan nada tinggi.

Baginya, mengabaikan kondisi psikologis korban sama saja dengan membiarkan anak tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya. Ia meminta kementerian terkait serta jajaran pemerintah daerah di Bali tidak membuang waktu. Sinergi antara dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis harus segera dikerahkan ke lapangan.

Kerja Cepat Tanpa Menunggu

Waktu adalah musuh utama dalam pemulihan trauma anak. Semakin lama pendampingan diberikan, semakin dalam trauma itu mengakar di alam bawah sadar si kecil. Marinus menekankan bahwa layanan rehabilitasi mental harus diakses secepat mungkin sebelum trauma berkembang menjadi gangguan psikologis yang jauh lebih serius dan sulit disembuhkan.

Dorongan yang dilayangkan Marinus ini menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan di daerah. Kekhawatiran soal kesehatan mental generasi muda yang terpapar kekerasan nyata bukan lagi isapan jempol. Pola kekerasan massa yang melibatkan warga secara masif sering kali melupakan nasib keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang terpaksa menjadi saksi bisu.

Langkah konkret yang dinanti sekarang adalah kehadiran pendamping psikologis profesional yang bisa merangkul anak tersebut. Upaya pemulihan dini menjadi kunci untuk memutus siklus trauma intergenerasional yang kerap menghantui korban kekerasan di masa depan.

Marinus menegaskan bahwa pihaknya di Komisi XIII DPR akan terus memantau apakah mandat perlindungan ini benar-benar dijalankan di lapangan atau hanya sekadar slogan di atas kertas.