Siasat Kapital di Balik Menjadikan Ojol sebagai UMKM

Pemerintah resmi meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur ekosistem ojek online di Indonesia. Beleid ini mendadak bikin gaduh. Banyak pengemudi ojol yang justru merasa terjepit, bukan terlindungi. Masalah utamanya terletak pada pergeseran status hukum mereka, dari mitra pengemudi menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah alias UMKM.

Bagi para pengemudi, perubahan label ini bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas. Ini soal nasib. Mereka takut tanggung jawab perusahaan aplikasi bakal menguap begitu saja. Beban operasional yang tadinya bisa ditanggung bersama, kini berpotensi dibebankan sepenuhnya ke pundak pengemudi.

Perusahaan pun aman dari tuntutan hak-hak dasar tenaga kerja yang selama ini sering disuarakan lewat aksi demonstrasi di jalanan.

Siasat di Balik Status UMKM

Pergeseran narasi ini memang terasa janggal. Pengamat menilai langkah pemerintah merupakan taktik halus untuk memisahkan hubungan kerja antara platform dan mitranya. Dengan melabeli pengemudi sebagai pelaku UMKM, perusahaan tidak lagi harus pusing memikirkan upah minimum, tunjangan hari raya, hingga jaminan sosial yang menjadi kewajiban pemberi kerja konvensional.

Sudah bukan rahasia lagi kalau posisi tawar pengemudi sering kali sangat lemah. Saat status mereka bukan lagi sebagai pekerja formal, hak untuk berserikat dalam serikat pekerja juga menjadi kabur. Mereka seolah dipaksa menjadi bos bagi diri sendiri, padahal nyatanya tetap bergantung penuh pada algoritma yang dikendalikan perusahaan. Ini ibarat menaruh beban kapal pesiar di pundak nelayan kecil.

Kondisi ini bikin banyak pengemudi resah. Mereka menuntut pengakuan sebagai pekerja yang punya hak perlindungan hukum kuat. Bukannya mendapatkan kepastian kerja, mereka malah didorong masuk ke kotak UMKM. Padahal, modal mereka hanyalah kendaraan pribadi dan tenaga sendiri, jauh dari gambaran unit usaha produktif yang selama ini didukung pemerintah lewat akses permodalan atau pelatihan bisnis.

Kerentanan yang Terus Berulang

Perpres 27/2026 kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah. Apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi warganya, atau justru sekadar menjaga iklim investasi platform digital agar tetap manis bagi para pemodal?