JAKARTA — California melayangkan gugatan tarif Trump terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin, dengan dua perkara sekaligus: menahan putaran tarif terbaru dan menghentikan pembagian data pribadi keluarga miskin ke petugas imigrasi.
Langkah ini memperlebar benturan hukum antara negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat dan Gedung Putih. Di satu sisi, tarif baru dipersoalkan karena berpotensi menambah biaya ke konsumen. Di sisi lain, data bantuan sosial dipermasalahkan karena menyangkut privasi keluarga berpenghasilan rendah.
California gugat tarif Trump dan data bantuan
Jaksa Agung California Rob Bonta mengatakan gugatan itu diajukan bersama negara bagian lain yang dipimpin Partai Demokrat untuk menahan apa yang ia sebut sebagai kebijakan presiden yang melanggar hukum. Dalam pernyataannya, Bonta menilai tarif baru Trump adalah bagian dari “failed and illegal economic policy” yang sebelumnya sudah diblokir pengadilan.
“Tariffs are taxes, and the American people cannot and should not shoulder the extra costs that come from the president’s failed and illegal economic policy — no matter how much the president wants them to,” kata Bonta saat mengumumkan gugatan di U.S. Court of International Trade.
Gugatan kedua menyasar rencana pemerintahan Trump berbagi data pribadi penerima program Temporary Assistance for Needy Families kepada lembaga luar, termasuk Department of Homeland Security. Departemen itu membawahi Immigration and Customs Enforcement dan unit penegakan imigrasi lain.
Bonta menyebut langkah itu sebagai bagian dari “mass surveillance effort” yang lebih luas. Ia juga mengatakan pemerintah mengeksploitasi program yang dirancang agar anak-anak tidak kelaparan dan keluarga miskin bisa bangkit kembali.
Tarif baru dipertahankan Gedung Putih
Gedung Putih membela kebijakan tarif itu sebagai alat yang sah untuk melawan praktik kerja paksa di pasar internasional. Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan tarif baru itu adalah “legally durable tool” untuk menghapus “unreasonable acts, policies and practices that burden U.S. commerce.”
Desai juga menolak gugatan atas data bantuan keluarga miskin. Ia menuduh Partai Demokrat kembali mendahulukan imigran ilegal ketimbang keluarga Amerika.
Trump sebelumnya juga membela tarifnya, termasuk paket tarif lama yang sempat dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS, sebagai cara memperbaiki praktik dagang yang ia anggap tidak adil. Namun banyak ekonom menilai beban tarif itu justru diteruskan ke konsumen Amerika dan ikut memperkeras inflasi yang masih terasa di seluruh negeri.
Berdasarkan laporan The Los Angeles Times, pemerintahan Trump juga pernah meminta data pribadi penerima Medicaid, penerima bantuan pangan SNAP, imigran yang mengajukan pajak ke Internal Revenue Service, hingga pemilih terdaftar di sejumlah negara bagian. Semua permintaan itu sudah digugat di pengadilan dengan hasil yang bervariasi.
Dampaknya ke keluarga dan konsumen
Dampak langsungnya terasa di dua arah. Konsumen berisiko menanggung harga barang yang lebih mahal bila tarif baru bertahan. Sementara itu, keluarga berpenghasilan rendah menghadapi kekhawatiran baru soal data pribadi mereka, terutama karena program bantuan itu memegang peran penting dalam penyaluran tunjangan tunai ke rumah tangga yang membutuhkan.
Menurut kantor Bonta, program Temporary Assistance for Needy Families menyalurkan hibah sebesar $16 billion per tahun ke negara bagian. Di California, sekitar 350,000 keluarga menerima dukungan melalui program itu setiap bulan. Jika data itu dibuka ke otoritas imigrasi, kepercayaan publik terhadap program bantuan bisa ikut terguncang.
Permintaan California juga datang di saat pertarungan hukum soal tarif Trump belum reda. SCMP melaporkan 25 negara bagian dipimpin Demokrat ikut menggugat tarif terbaru itu, dengan argumen bahwa bea masuk tersebut melampaui kewenangan presiden. Bloomberg Politics juga melaporkan gugatan dari 25 negara bagian terhadap tarif global anyar Trump yang mulai berlaku bulan lalu.
Bonta mengatakan kantornya kini telah mengajukan 82 gugatan terhadap pemerintahan Trump saat ini. Angka itu menunjukkan konflik hukum belum akan cepat selesai. Dan untuk tarif baru ini, California kembali memilih jalur pengadilan federal sebagai medan utama.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.