Sumitronomics: Debat Sejarah Otoritas Moneter Bank Sentral vs Pemerintah

Tangan dingin Sumitro Djojohadikusumo membelah arus pemikiran ekonomi Indonesia saat ia berhadapan langsung dengan Teunissen.

Debat panas ini bukan sekadar adu argumen akademisi di ruang kelas, melainkan pergulatan nasib otoritas moneter yang menentukan arah kebijakan keuangan negara pasca-kemerdekaan. Siapa yang berhak memegang kendali penuh atas uang: bank sentral yang dingin atau pemerintah yang penuh tekanan politik?

Kisah ini menjadi fondasi apa yang sekarang kita kenal sebagai “Sumitronomics”. Sebuah ideologi yang lahir dari keringat praktisi, bukan sekadar tinta pena di menara gading. Di satu sudut, Teunissen membawa standar internasional yang menuntut otonomi ketat bagi bank sentral guna membendung inflasi.

Di sudut lain, Sumitro melihat realitas di lapangan yang jauh lebih pahit; kebutuhan pembangunan yang mendesak menuntut koordinasi erat antara otoritas moneter dan pemerintah.

Akar Konflik Ideologi

Sumitro tidak pernah menjadi pengikut buta teori-teori Barat yang diimpor mentah-mentah. Ia mencium ada yang tidak beres. Teori ekonomi yang dibuat untuk negara maju seringkali gagal total saat mendarat di negara berkembang dengan institusi yang belum matang. Baginya, menyerahkan kendali moneter sepenuhnya pada bank sentral tanpa mempertimbangkan urgensi pembangunan adalah langkah yang naif.

Perdebatan dengan Teunissen menjadi titik didih. Saat Teunissen bersikukuh bahwa intervensi pemerintah akan merusak kredibilitas moneter, Sumitro justru mempertanyakan: apa gunanya stabilitas harga jika rakyat masih kelaparan karena ekonomi stagnan?

Sumitro menekankan bahwa kebijakan moneter tidak bisa berdiri di ruang hampa. Ia harus menjadi instrumen untuk memicu pertumbuhan, bukan sekadar alat penjaga nilai tukar yang kaku.

Bayangkan situasi Indonesia kala itu. Infrastruktur rusak, modal cekak, dan tuntutan kesejahteraan rakyat meluap setelah puluhan tahun terjajah. Dalam kondisi sesulit itu, apakah masuk akal membiarkan bank sentral bertindak seperti lembaga otonom yang tak peduli pada target pembangunan pemerintah?

Sumitro menjawab dengan visi yang mengutamakan pragmatisme. Ia menuntut keterlibatan pemerintah dalam setiap kebijakan moneter yang krusial.

Dilema Modern dan Warisan Sejarah

Pertanyaan yang dilemparkan Sumitro puluhan tahun lalu masih menghantui ruang-ruang rapat ekonomi hari ini. Ketika pemerintah ingin memacu pertumbuhan, namun bank sentral takut inflasi, di situlah letak konfliknya.

Kita melihat bagaimana UU Bank Indonesia tahun 1968 menjadi saksi bisu upaya Indonesia mencari titik tengah. Regulasi itu mencoba meletakkan fondasi independensi, meski realitanya sering kali compang-camping tergerus kepentingan rejim yang berganti-ganti.

Tidak ada solusi instan. Tidak ada rumus ajaib yang berlaku di setiap zaman. Sumitronomics mengajarkan bahwa ekonomi adalah seni mengelola ketidaksempurnaan. Jika bank sentral terlalu independen, mereka bisa menjadi menara gading yang tidak peka.

Namun, jika pemerintah terlalu dominan, risiko percetakan uang berlebihan untuk menambal defisit fiskal—yang berujung pada hiperinflasi—bukanlah sekadar ancaman, melainkan keniscayaan yang mengerikan.

Perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali rupiah bergoyang atau suku bunga diumumkan, hantu perdebatan Sumitro dan Teunissen seolah bangkit kembali. Kita dipaksa untuk terus bereksperimen dengan desain institusi kita sendiri. Bagaimana menyeimbangkan otonomi teknis para bankir sentral dengan akuntabilitas politik pemerintah yang dipilih oleh suara rakyat?

Para pengambil kebijakan di Indonesia saat ini masih bergulat dengan warisan ini. Mereka tidak bisa mengabaikan bahwa stabilitas harga tetap krusial, tapi mereka juga tidak boleh tuli terhadap jeritan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sumitro Djojohadikusumo tidak meninggalkan dogma yang kaku.

Ia meninggalkan sebuah peta untuk berpikir kritis, menuntut setiap generasi untuk merancang kembali hubungan otoritas moneter yang relevan dengan zaman.

Melihat kondisi pasar keuangan global yang semakin tak terduga, argumen Sumitro justru tampak lebih relevan. Sinergi fiskal dan moneter kini bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Bank Indonesia dan pemerintah kini lebih sering duduk di meja yang sama, mencari irama yang selaras untuk mengawal ekonomi nasional agar tidak oleng diterjang badai eksternal.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa koordinasi ini tidak mengorbankan independensi yang telah dibangun dengan susah payah selama masa transisi demokrasi.