JAKARTA — Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah peringatan HUT ke-81 RI sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Presiden selaku kepala pemerintahan. Muzani mengaku hingga kini belum mendengar informasi resmi mengenai rencana pergeseran posisi menteri atau wakil menteri tersebut.
Pernyataan ini menanggapi spekulasi yang beredar di publik mengenai potensi penataan ulang jajaran pembantu presiden selepas momentum hari kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.
Dampak dari ketidakpastian rumor reshuffle ini kerap memicu spekulasi politik di tingkat nasional, yang jika tidak diklarifikasi dapat memengaruhi fokus kinerja kementerian dalam mengeksekusi kebijakan publik untuk masyarakat.
“Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya,” ujar Muzani saat ditemui wartawan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Hak Prerogatif Presiden dalam Reshuffle
Muzani kembali mengingatkan bahwa konstitusi memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan komposisi kabinetnya. Keputusan untuk mengganti, menggeser, atau mempertahankan seorang pejabat negara tidak bisa diintervensi oleh lembaga legislatif.
“Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Muzani menegaskan posisi kelembagaan MPR.
Prioritas Pengisian Jabatan Wakil Menteri yang Kosong
Di tempat terpisah, pihak Istana Kepresidenan juga memberikan klarifikasi untuk meredam desas-desus yang berkembang tiap pekan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga detik ini belum ada agenda resmi dari Presiden untuk melakukan perombakan kabinet.
“Ini memang setiap… ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Walau demikian, Prasetyo tidak menutup mata bahwa dinamika pemerintahan bisa saja melahirkan kebutuhan penyesuaian organisasi. Jika skenario perombakan kabinet itu akhirnya diambil oleh Presiden, arah kebijakannya akan lebih difokuskan untuk menambal posisi-posisi penting yang saat ini lowong agar pelayanan birokrasi tidak terhambat.
“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ucap Prasetyo.
Istana mengidentifikasi beberapa pos wakil menteri strategis yang saat ini belum memiliki pejabat definitif. Jabatan yang mendesak untuk segera diisi tersebut di antaranya adalah posisi Wakil Menteri Pertanian serta posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.