Cerita Bahlil Didemo 1,5 Bulan Usai Larang Ekspor Nikel

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka memori lama terkait kebijakan kontroversial pelarangan ekspor bijih nikel yang ia kawal pada tahun 2020. Keputusan tersebut bahkan memicu gelombang aksi protes selama 1,5 bulan tanpa henti sebagai buntut dari perubahan aturan ekspor yang mendadak.

Pokok Peristiwa

Bahlil menceritakan pengalaman tersebut di sela-sela peluncuran buku bertajuk ’10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia’ di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (7/8). Ia mengenang instruksi Presiden Joko Widodo yang diterima empat hari setelah pelantikannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 23 Oktober 2019.

“Saya ingat betul Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut memerintahkan, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel,” ujar Bahlil. Kala itu, ia mengaku memimpin langsung rapat koordinasi dengan para pengusaha nikel, penambang, serta eksportir untuk menyepakati penghentian ekspor bijih nikel per 1 November 2019.

Proses pengambilan kebijakan ini tergolong tidak biasa. Bahlil menyebut langkah tersebut dilakukan tanpa landasan Keputusan Menteri (Kepmen), melainkan hanya mengandalkan hasil rapat yang dipimpin Kepala BKPM.

Konteks

Ia bahkan sempat berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung guna mencari payung aturan yang memungkinkan kebijakan hilirisasi tersebut berjalan.

“Itu kejadian ajaib menurut saya. Semua pihak akhirnya patuh untuk tidak melakukan ekspor nikel meski tanpa landasan peraturan menteri saat itu,” katanya. Namun, tekanan di lapangan tidaklah ringan. Bahlil mengakui ia berada di garda terdepan menghadapi para demonstran yang menolak kebijakan tersebut.

Pengalaman sebagai pejabat junior saat itu membekas dalam ingatan Bahlil, terutama saat ia harus menghadapi protes keras sendirian. Ia menirukan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kala itu yang memintanya menanggung beban respons publik tersebut. “Lil, kau saja dulu hadapilah. Jadi memang jadi junior ini paling tidak enak sekali,” kenang Bahlil.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Saat ini, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan hilirisasi pada komoditas strategis lain, seperti bauksit dan tembaga. Menurutnya, kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan syarat mutlak untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan hilirisasi terus menunjukkan dinamika baru. Berdasarkan data yang diungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebelumnya, Rosan Roeslani, realisasi investasi hilirisasi bauksit pada kuartal II 2026 mencapai Rp40,1 triliun.

Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 193 persen jika dibandingkan dengan realisasi kuartal sebelumnya yang berada di angka Rp13,7 triliun.

Kini, pengelolaan hilirisasi diharapkan lebih stabil dengan keterlibatan lembaga seperti Danantara yang membantu pembiayaan. Bahlil menekankan, buku-buku yang ia luncurkan, termasuk ‘Tuan di Negeri Sendiri’, menjadi catatan penting bagaimana negara harus berdaulat dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.