Minggu, 9 Agustus 2026 WIB
BREAKING
POLITIK PEMERINTAHAN

Bawaslu Serang cetak kader pengawas Gen Z kawal Pemilu 2029

Peserta Program Pendidikan Pengawas Partisipatif dari Gen Z saat mengikuti pelatihan pengawasan Pemilu 2029 di Bawaslu Kabupa
Bawaslu Kabupaten Serang melatih 25 kader pengawas dari kalangan Gen Z melalui Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 untuk mengawal Pemilu 2029. (Ilustrasi: AI)

Sebanyak 25 anak muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Serang kini punya peran baru. Mereka resmi didaulat menjadi kader pengawas partisipatif untuk mengawal jalannya Pemilu 2029. Bawaslu Kabupaten Serang sengaja menyasar generasi Z lebih dini lewat program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026. Langkah ini diambil agar pengawasan tidak lagi kaku, tapi adaptif dengan perkembangan zaman.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, menegaskan bahwa menjaga pesta demokrasi bukan cuma urusan lembaganya saja. Ia ingin ada penyebaran tanggung jawab. Sabtu lalu di Serang, Furqon blak-blakan soal urgensi ini.

Baginya, pemilu yang bermartabat dan jauh dari kecurangan adalah hasil kerja bareng masyarakat luas. Dengan melibatkan Gen Z, ia berharap ada mata dan telinga tambahan yang tersebar di akar rumput.

Menolak Jadi Pengawas Seremonial

Program yang mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ini memang punya target yang tidak main-main. Peserta tidak cuma datang, duduk, lalu pulang membawa sertifikat. Ada tuntutan aksi nyata di balik pelatihan tersebut. Pelibatan kelompok sipil jadi harga mati jika ingin pemilu berjalan bersih dari praktik kotor.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Banten, Ajat Munajat, bicara tegas soal ini. Menurutnya, sia-sia kalau pelatihan hanya berhenti di ruang kelas. Ia menantang para alumni untuk berani bergerak. Caranya?

Dengan membangun komunitas dan memanfatkan media sosial secara maksimal. Ajat berharap para kader ini jadi garda terdepan untuk menyuarakan isu-isu krusial. Misalnya, menolak keras politik uang serta mengawasi netralitas ASN, TNI, hingga Polri di lingkungan mereka masing-masing.

Ajat sadar betul, tantangan pemilu ke depan bakal jauh lebih kompleks. Modus kecurangan tidak lagi konvensional. Begitu pula dengan polarisasi yang rawan muncul di platform digital.

Karena itulah, para peserta dituntut untuk tidak sekadar paham aturan, tapi juga paham cara berkomunikasi dengan publik secara cerdas. Mereka harus bisa menerjemahkan temuan pelanggaran menjadi bahasa yang dimengerti orang banyak.

Strategi Digital untuk Lawan Kecurangan

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda