JAKARTA — Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Mardani Ali Sera memberi sinyal dukungan terhadap rencana penyegaran kabinet yang mungkin dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada satu catatan penting: rekrutmen anggota kabinet baru harus didasarkan pada merit system dan integritas, bukan keharusan dari kader partai.
“Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani kepada wartawan pada Minggu (9/8/2026).
Pernyataan itu menjadi respons PKS atas isu reshuffle kabinet yang beredar usai 17 Agustus mendatang. Mardani, yang juga anggota Komisi II DPR RI, menekankan perlunya reformasi birokrasi yang lebih dalam di lingkungan pemerintah Prabowo.
Desak Reformasi Birokrasi
Mardani mengatakan Presiden Prabowo menghadapi tugas yang sangat berat, terutama mengingat hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu ada langkah reformasi struktur birokrasi yang lebih gesit dan efisien.
“Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” ujar politisi senior PKS itu.
Dalam konteks ini, Mardani justru terbuka terhadap ide Prabowo merekrut profesional dari luar struktur partai untuk mengisi posisi-posisi strategis di kabinet. Menurutnya, yang terpenting adalah kompetensi dan integritas calon, bukan asal-usul partai mereka.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” jelasnya.
Istana Konfirmasi Belum Ada Rencana Reshuffle
Kabar soal reshuffle kabinet mulai tersebar pada akhir pekan lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan jika ada perombakan, hal itu akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026 dan bersifat terbatas — hanya mengisi posisi-posisi yang saat ini kosong tanpa penggantian besar-besaran.
Merespons, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hingga hari Jumat (7/8) belum ada rencana reshuffle yang resmi dari Istana. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan tertentu di masa depan.
“Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Pras, sapaan akrabnya, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat lalu.
Pras menambahkan, jika nantinya ada perubahan jabatan, prioritas utama adalah mengisi posisi-posisi wakil menteri yang saat ini masih kosong. Pendekatan ini sejalan dengan pesan Mardani bahwa setiap pengisian jabatan harus mengutamakan kualifikasi dan rekam jejak, bukan hanya pertimbangan kekuatan partai.
“Kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya.
Dukungan PKS terhadap rencana rekrutmen orang baru menunjukkan adanya konsensus di antara koalisi pemerintah untuk membuka ruang bagi profesional independen yang dapat membawa perspektif segar ke dalam kabinet. Ini juga mencerminkan kesadaran bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik di tengah penilaian masyarakat yang masih dinilai belum maksimal.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.