SURABAYA — PDI Perjuangan (PDIP) menolak keras wacana pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah yang muncul di DPR. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan posisi partainya terang-terangan.
“Kami enggak setuju,” kata Hasto saat dijumpai di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10 Agustus 2026). Wacana itu sebelumnya dilontarkan Komisi II DPR dari Fraksi PKB, dengan Muhammad Khozin mengusulkan Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil.
Penolakan PDIP bukan sekadar sikap ritual. Hasto menjabarkan alasan substantif: sistem Pilkada lahir dari semangat reformasi yang mengembalikan kedaulatan dari penguasa ke rakyat. Konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurutnya, sudah melekat dalam tatanan pemerintahan Indonesia, meski dalam praktik kerap timbul persoalan antara keduanya setelah terpilih.
“Substansi Pilkada itu lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan penguasa kemudian berada di tangan rakyat,” ujar Hasto. “Konsep kepala dan wakil sudah melekat. Sesuatu yang hidup meskipun di praktik setelah terpilih banyak persoalan muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
Fokus pada Persiapan Calon, Bukan Peniadaan Jabatan
Hasto mengalihkan perhatian ke masalah yang lebih mendesak menurut PDIP: bagaimana menyiapkan calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan. Peran partai di sini adalah sebagai wadah pembinaan calon pemimpin, bukan hanya mesin penggaet suara.
“Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana menggembleng calon-calon pemimpin tersebut,” katanya.
Dimensi kedua yang PDIP tekankan adalah menekan biaya politik dalam pencalonan. Partai terbesar fraksi parlemen ini mengklaim telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi. Calon kepala daerah dari PDIP, kata Hasto, tidak perlu mengeluarkan dana khusus karena mengandalkan gotong-royong partai.
Hasto menghubungkan beban biaya politikini dengan kondisi fiskal negara. Dia menyebut program pembangunan infrastruktur era sebelumnya—seperti proyek kereta cepat dan pemindahan ibu kota—telah menyedot anggaran. Padahal, pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi seharusnya jadi prioritas lebih tinggi.
Jabatan Wakil sebagai Mekanisme Keamanan Pemerintahan
Argumen terakhir Hasto: keberadaan wakil kepala daerah tetap diperlukan sebagai bagian mekanisme pemerintahan, terutama untuk mengantisipasi kondisi darurat. Jika kepala daerah berhalangan menjalankan tugas, harus ada mekanisme pengganti—hal yang sudah tertanam dalam budaya tata pemerintahan Indonesia.
“Bukan meniadakan salah satu jabatan. Harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan harus ada mekanisme. Itu sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi kami enggak setuju,” katanya tegas.
Posisi PDIP ini menjadi tanggapan resmi terhadap usulan Khozin yang bulan lalu menyoroti pembagian peran antara kepala daerah dan wakil yang dinilai tidak proporsional. Khozin mengatakan wakil saat ini hanya dijadikan vote getter saat pemilu tanpa peran signifikan setelah terpilih.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar wakil kepala daerah ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih, bukan melalui Pilkada.
Polemik di kalangan legislator pun bermunculan. Dari pihak pro, usulan itu dinilai bentuk simpati terhadap peserta pemilu. Namun, kalangan lain seperti Komisi II DPR dari NasDem memandang kepala dan wakil sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dipilih untuk menjalankan pemerintahan secara bersama.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.