Hanura Usul Sistem Pemilu 2029 Gabungkan Proporsional Terbuka-Tertutup

BATAM — Partai Hanura mengajukan proposal signifikan untuk mengubah mekanisme pemilu legislatif 2029. Alih-alih tetap menggunakan sistem proporsional terbuka murni, partai ini mendorong adopsi sistem kombinasi yang menggabungkan elemen proporsional tertutup dan terbuka.

Patrice Rio Capella, Ketua Tim Satuan Tugas DPP Partai Hanura, menyampaikan usulan tersebut saat kegiatan konsolidasi partai di Kepulauan Riau pada Selasa, 11 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa perubahan sistem pemilu dirancang untuk meningkatkan kualitas anggota DPR dan DPRD pada tingkat nasional maupun daerah.

“Pemilu itu seharusnya setiap masanya meningkatkan kualitas dari isi pemilu itu sendiri. Kita berharap Pemilu 2029 ini kualitas DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 juga mulai meningkat,” kata Rio Capella.

Kritik terhadap Sistem Terbuka Saat Ini

Rio Capella menilai sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini memiliki kelemahan fundamental. Menurutnya, mekanisme ini menciptakan lingkungan yang mirip “pasar bebas”, di mana calon legislatif bersaing secara langsung tanpa batasan signifikan dalam perburuan suara.

Dampak dari sistem ini, menurut Rio, justru merugikan kader partai yang aktif dan berdedikasi dalam membangun organisasi. “Orang yang bagus, aktivis di partai mungkin bagus, hanya kalah pada modal atau kapital. Sehingga tersingkir dan dimenangkan oleh orang yang tidak mengikuti proses berpartai dan mengembangkan partainya sama sekali,” ungkapnya.

Isu yang disoroti di sini adalah bagaimana figur dengan ketajaman finansial lebih besar dapat mengalahkan calon-calon yang telah lama berkontribusi namun kurang memiliki dukungan dana kampanye. Fenomena ini, dalam pandangan Hanura, tidak sejalan dengan prinsip peningkatan kualitas perwakilan rakyat.

Konsep Sistem Setengah Terbuka

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hanura mengusulkan mekanisme “setengah terbuka” atau kombinasi yang memberikan ruang seimbang bagi partai dan peraih suara. Dalam skema ini, kursi pertama yang diperoleh satu partai diprioritaskan untuk calon legislatif dengan nomor urut tertinggi (ditentukan partai), sementara kursi tambahan diberikan kepada calon dengan perolehan suara terbanyak.

Rio Capella menjelaskan dengan contoh konkret: “Kalau misalnya satu partai mendapatkan dua kursi, maka kursi pertama diserahkan kepada urutan nomor satu, kursi berikutnya ditentukan oleh suara terbanyak.” Skema ini dirancang agar tidak sepenuhnya mengabaikan suara masyarakat, namun tetap memberi otoritas kepada partai untuk mengedepankan kader pilihan.