Cara Cek Desil di HP Pakai NIK, Acuan Beli Pertalite

Anda bisa cek desil di HP lewat laman resmi Cek Bansos Kemensos hanya dengan NIK KTP. Cara cek desil ini berguna untuk melihat posisi kesejahteraan keluarga dalam DTSEN, yang juga dipakai pemerintah sebagai salah satu acuan penyaluran bansos dan rencana pembatasan Pertalite bagi kelompok tertentu.

Yang perlu disiapkan

• HP yang terhubung ke internet
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit sesuai KTP
• Waktu beberapa menit untuk membuka laman dan memasukkan data
• Akses ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id

Langkah-langkah

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id melalui HP Anda.
2. Masukkan NIK 16 digit sesuai yang tertera pada KTP.
3. Isi huruf kode atau kode verifikasi yang tampil di layar.
4. Tunggu sistem menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang tersedia.
5. Baca hasil yang muncul sebagai rujukan untuk melihat status desil dalam DTSEN.

Data yang dipakai dalam pencarian berasal dari DTSEN. Di sumber resmi, desil dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap desil mewakili 10 persen keluarga di Indonesia.

Desil 1 menunjukkan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Desil 10 menunjukkan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Desil 5 berada di tengah distribusi kesejahteraan.

Kenapa hasil desil perlu diperhatikan

Status desil bukan sekadar angka di layar. Pemerintah memakai pengelompokan ini untuk membaca posisi sosial ekonomi keluarga. Kemensos menjelaskan, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan, tetapi juga pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.

BPS juga menyebut pengelompokan kesejahteraan dalam DTSEN mempertimbangkan sejumlah indikator lain, termasuk identitas kependudukan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha. Karena itu, hasil cek desil bisa memberi gambaran yang lebih luas dibanding hanya melihat penghasilan bulanan.

Di titik ini, pengecekan lewat HP jadi penting. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan tersebut akan menyasar masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10.

Arti angka yang muncul di hasil cek

Setelah hasil tampil, angka desil perlu dibaca dengan benar. Desil yang lebih kecil berarti posisi kesejahteraan yang lebih rendah dalam pembagian kelompok. Sebaliknya, angka yang lebih besar menunjukkan posisi yang lebih tinggi.

• Desil 1: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
• Desil 5: berada di tengah distribusi kesejahteraan.
• Desil 10: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Kalau hasil di laman tidak sesuai dengan kondisi keluarga, langkah berikutnya biasanya bergantung pada data yang tercatat dalam sistem DTSEN. Karena itu, pastikan NIK yang dimasukkan benar dan sesuai KTP. Satu digit saja keliru, hasilnya bisa tidak muncul atau tidak sesuai.

Hal yang sering keliru

Kesalahan paling sering terjadi saat memasukkan NIK. Nomor harus 16 digit dan harus sama persis dengan yang ada di KTP.

Kode verifikasi juga sering diabaikan. Padahal, tanpa mengisi huruf kode yang muncul di layar, sistem tidak akan memproses pencarian.

Keliru berikutnya adalah membaca hasil seolah-olah desil hanya ditentukan oleh satu faktor. Padahal, Kemensos dan BPS sama-sama menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan melihat banyak indikator sosial ekonomi.

Yang juga perlu diingat, data yang dipakai adalah DTSEN. Jadi, hasil yang tampil mengikuti data yang sudah tercatat dalam sistem resmi, bukan sekadar perkiraan pribadi atau kondisi sesaat.

Ringkasan langkah

• Buka cekbansos.kemensos.go.id di HP.
• Siapkan NIK 16 digit sesuai KTP.
• Masukkan kode verifikasi.
• Lihat hasil pencarian berdasarkan DTSEN.
• Baca posisi desil untuk memahami kelompok kesejahteraan.

Jika hasil sudah muncul, simpan datanya untuk dibandingkan dengan kebutuhan administrasi lain yang memakai rujukan DTSEN, termasuk kebijakan yang mengaitkan kelompok kesejahteraan dengan pembatasan Pertalite.