SINGAPURA — Menteri yang memimpin kementerian digital Singapura, Teo, mengatakan pemerintahnya sudah berbicara dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau soal aturan ekspor chip AI yang baru. Fokusnya, bagaimana akses ke infrastruktur AI yang penting itu tetap bisa difasilitasi secara tepercaya.
Aturan sementara itu diumumkan Departemen Perdagangan AS pada Senin. Pengirim chip AI kelas atas ke Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil kini wajib memegang lisensi.
Pusat data asing ikut kena
Aturan itu juga menyasar pusat data di luar negeri yang menyewakan chip buatan AS kepada perusahaan China. Jalur sewa inilah yang diduga dipakai Megaspeed, perusahaan berbasis di Singapura. Megaspeed berada di pusat skandal yang mengakhiri masa jabatan Jensen Huang sebagai CEO Nvidia. Perusahaan itu membantah melakukan pelanggaran.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sempat beberapa kali menunda memasukkan Singapura ke dalam daftar. Penundaan berhenti setelah departemennya dikritik.
Sampai sekarang, Indonesia ikut berada di daftar yang kini butuh lisensi.
Sikap Singapura soal penegakan hukum
Teo menegaskan Singapura serius menjalankan hukum. Negara itu menjadi rumah bagi sekitar 6.000 perusahaan AS. Ia menambahkan, Singapura tidak menerima perusahaan yang melanggar hukum negara lain.
Perusahaan yang melanggar hukum Singapura, kata Teo, pasti akan diselidiki secara aktif dan dimintai pertanggungjawaban.
Soal klaim pemerintahnya bahwa AS kurang membantu penyelidikan Megaspeed, Teo menolak berkomentar. Pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bantuan dari AS terbatas. Teo menjelaskan Singapura memulai penyelidikannya sendiri sebelum tahu AS juga menyelidiki kasus ini, dan pekerjaan itu masih berjalan.
Dampak bagi kawasan dan Indonesia
Bagi pengembang AI dan operator pusat data di Asia Tenggara, lisensi tambahan berarti satu lapis izin baru sebelum chip kelas atas sampai ke tangan mereka. Pelaku di Indonesia berada dalam posisi yang sama dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, karena kelima negara itu masuk daftar yang sama. Beban perizinan itu bisa memengaruhi rencana pembangunan kapasitas komputasi di kawasan.
Singapura sendiri sedang menjadi tujuan ekspansi perusahaan AI besar. Teo menyebut OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind memperluas kehadiran di negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Itu sebabnya pemerintahnya ingin akses ke daya komputasi bagi perusahaan yang taat hukum tetap terjaga.
Teo menutup dengan menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar hukum Singapura akan menghadapi penyelidikan dan pertanggungjawaban, sementara pemerintah berupaya mempertahankan akses komputasi bagi pelaku yang sah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah