Bisik-bisik Reshuffle Setelah Agustusan Mencuat Lagi

JAKARTA — Isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2026 mendatang kembali berembus kencang di kalangan elite politik. Kocok ulang Kabinet Merah Putih ini dikabarkan bakal bersifat terbatas dan fokus pada pengisian sejumlah posisi strategis yang hingga kini masih lowong.

Kabar perombakan ini langsung memicu reaksi berantai dari jajaran pimpinan partai politik koalisi hingga lingkaran dalam Istana Kepresidenan. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa momentum pasca-Agustusan dipilih untuk menyegarkan kinerja pemerintahan demi menjaga stabilitas politik dan mempercepat eksekusi program kerja prioritas.

Fokus Mengisi Jabatan Wakil Menteri yang Kosong

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung memberikan klarifikasi resmi mengenai rumor yang berkembang di publik tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah jika memang ada perubahan susunan kabinet adalah mengisi kekosongan jabatan wakil menteri.

“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Meski membantah adanya rencana perombakan besar-besaran dalam waktu dekat, Prasetyo mengonfirmasi adanya prioritas pengisian jabatan penting yang masih ditinggalkan pejabat sebelumnya. Dua posisi wakil menteri yang saat ini diketahui kosong adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas,” ujar Prasetyo menambahkan.

Tanggapan Elite Parpol Koalisi dan Oposisi

Isu ini memicu berbagai pandangan di tingkat legislatif dan pimpinan partai politik. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan semua pihak bahwa urusan bongkar pasang menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

“Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada,” ujar Saleh Daulay saat dihubungi pada Sabtu (8/8/2026).

Saleh menambahkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menginstruksikan seluruh kader dan menteri dari PAN untuk tetap fokus bekerja di pos masing-masing tanpa terganggu oleh isu politik luar.

Sikap serupa ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Selaku pimpinan Komisi II DPR, ia menilai para menteri yang menjadi mitra kerjanya sejauh ini sudah menunjukkan performa kerja yang sangat baik.

“Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua. Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II,” tutur Dede Yusuf.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih bersikap pasif dan menyerahkan seluruh konfirmasi mengenai kinerja kabinet serta isu reshuffle kepada juru bicara Istana Kepresidenan. Andreas juga sempat menyoroti hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang belakangan dilaporkan mengalami penurunan.

“Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri,” kata Andreas.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar kepastian kabar perombakan tersebut dan menegaskan bahwa perihal kabinet merupakan domain mutlak kekuasaan eksekutif.

Langkah Presiden Prabowo setelah momen HUT RI nanti akan menjadi penentu apakah kekosongan kursi wakil menteri ini segera terisi untuk mendongkrak kembali efektivitas jalannya roda pemerintahan.