Muncul Isu Reshuffle Setelah 17 Agustus 2026

JAKARTA — Isu perombakan kabinet atau reshuffle di tubuh Kabinet Merah Putih dikabarkan bakal bergulir setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 mendatang. Perubahan komposisi ini disebut-sebut akan menyasar sejumlah sektor penting, termasuk pergeseran posisi menteri koordinator hingga masuknya nama baru di jajaran wakil menteri.

Kabar burung yang beredar menyebutkan bahwa sektor politik, hukum, dan keamanan (polhukam) menjadi salah satu area yang akan mengalami pergantian pucuk pimpinan kementerian. Tidak hanya itu, beredar pula informasi mengenai adanya menteri aktif yang akan digeser posisinya untuk menjabat sebagai menteri koordinator (menko).

Masuknya Nama Norman Joesoef di Bursa Wamenhan

Salah satu rumor yang paling santer terdengar adalah munculnya nama pengusaha Norman Joesoef yang dikabarkan akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Norman santer disebut bakal mengisi kursi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).

Meski demikian, belum ada kepastian apakah Norman akan menggantikan Donny Ermawan yang saat ini merangkap jabatan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, atau justru menambah formasi baru di Kementerian Pertahanan sebagai Wamenhan kedua.

Ketidakpastian ini tentu berdampak langsung pada stabilitas birokrasi dan iklim investasi di Indonesia. Kebijakan strategis di sektor pertahanan dan polhukam sering kali tertahan saat isu pergantian pejabat mencuat, karena pelaku industri dan mitra internasional cenderung bersikap menunggu (wait and see) untuk melihat arah kebijakan dari pejabat baru yang ditunjuk.

Tanggapan Dingin Petinggi Partai Politik

Menanggapi kasak-kusuk perombakan kabinet ini, jajaran petinggi partai politik koalisi kompak mengaku belum menerima informasi resmi. Mereka menegaskan bahwa keputusan bongkar pasang kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menjelaskan bahwa partainya belum mendengar pembahasan spesifik mengenai agenda reshuffle pasca-Agustus.

“Belum (dengar). Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, nampaknya sudah perform dengan baik semua,” ujar Dede Yusuf saat dikonfirmasi pada Jumat (7/8/2026).

Sikap serupa ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay. Ia menegaskan bahwa partainya saat ini hanya fokus mengawal jalannya roda pemerintahan tanpa mau mencampuri urusan hak prerogatif kepala negara.

“Belum dengar. PAN konsisten bekerja membantu pemerintah. Soal reshuffle, itu hak prerogatif Presiden,” kata Saleh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid alias Cak Udin meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi dari Istana.

“Ditunggu saja. Itu semua kewenangan Presiden, beliau pasti tahu apa yang terbaik untuk kabinetnya,” tutur Cak Udin.

Hingga saat ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji dan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga kompak menyatakan hal serupa bahwa mereka belum mendapatkan informasi resmi mengenai isu pergeseran menteri tersebut.